Buku :Negara Darurat Etika; Esai-Esai tentang Pelanggaran Etika di Ranah Publik Halaman : 102-119 Penerbit : PS2PM FISIP UNSERA bekerjasama dengan SeraBook, 2018 Perselingkuhan (Aparatur) Birokrasi dan Politik Oleh: Fikri Habibi Dinamika Hubungan Birokrasi dan Politik Diskursus terkait politik dan birokrasi serta hubungan keduanya begitu mewarnai perkembangan ilmu administrasi negara/publik. Ada banyak pendapat dari para ahli yang menerangkan hubungan politik dan birokrasi, salah satunya adalah Nicholas Henry. Beberapa puluh tahun yang lalu menyajikan pendapat tentang hubungan administrasi/birokrasi dengan politik. Pandangannya terhadap hubungan keduanya dapat dilacak dari paradigma perkembangan administrasi sejak tahun 1927. Terdapat lima paradigma yang dikemukakan oleh Henry yang yaitu, dikotomi politik - administrasi, prinsip-prinsip administrasi, administrasi negara bagian dari ilmu politik, administrasi sebagai ilmu administrasi dan paradigma yang terakhir administrasi negara sebagai sebagai administrasi negara. Ketika administrasi dan politik ada batas/dikotomi, politik diterjemahkan sebagai tempat membuat kebijakan sementara administrasi sebagai pelaksana kebijakan. Bahkan Woodrow Wilson (Toha, 1995:149) menggunakan istilah administrasi negara yang dilawankan dengan ilmu politik dan administrasi negara tidak berbeda dengan birokrasi. Ada pembagian tugas yang cukup jelas, dan itu menjadi salah satu dasar dalam menata hubungan antara politik dan administrasi/birokrasi. Ketika Wilson (Sedarmayanti, 2013:68- 69) melakukan dikotomi politik dan administrasi dalam paradigmanya, bertujuan untuk menciptakan birokrat profesional dalam menyediakan pelayanan prima tanpa harus membedakan “warna politik” warga negaranya. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun tidak menjadikannya terpisah satu sama lain. Institusi politik dan administrasi memiliki keterkaitan, di mana institusi politik diperankan pada pembuatan sebuah kebijakan sementara birokrasi yang memastikan seluruh kebijakan-kebijakan negara dapat terlaksana dengan baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun dewasa ini, peran birokrasi tidak sesederhana itu. Birokrasi yang kuat dapat memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi atau menentukan sebuah kebijakan. Membahas birokrasi tentu tidak etis tanpa menyajikan pendapat Max Weber sebagai sosok yang dikenal pertama kali menawarkan sebuah model struktur ideal. Weber (Robbins, 1995:40)