Page | 1 STRATEGI PENATAAN APARATUR DAERAH MELALUI PENDEKATAN “BEST PRACTICES” Oleh : Rustan A. 1 Abstract This article aims to know about the strategy of human resource structuring by adopting best practices approach from other regions. The strategy can also be expected to solve the problems in the field of employment. The analysis results mix- strategies with 6 (six) steps of structuring human resources. Through the implementation of these strategy, it is expected that the effectiveness, efficiency, and professionalism of apparatus can be achieved Keywords : Strategy, Human Resource, Best Practice PENDAHULUAN Otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan atas manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kewenangan dan pembagian urusan yang diserahkan. Upaya-upaya pengelolaan SDM aparatur tersebut telah terbukti mendorong kinerja organisasi untuk lebih optimal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Secara umum, manajemen SDM aparatur berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. SDM aparatur sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan memegang peranan penting dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karenanya, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya. Reformasi pengelolaan SDM aparatur ini merupakan kebutuhan mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. PER/ 15/ M.PAN/ 7/ 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi secara terang mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah strategi untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. 1 Pelaksana Bidang Kajian Aparatur PKP2A III LAN (rustanamarullah8@gmail.com)