Berdasarkan survei yang dilakukan Clinic for Community Empowerment Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada Oktober 2016, sekitar 73,24 persen dari 482 sampel pemilih pemula di kabupaten/kota Yogyakarta bahkan tidak tahu atau mengenal calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian itu dikarenakan mereka tidak tertarik dan tidak peduli serta tidak menikmati pesta demokrasi tersebut. “Para pemilih pemula ini juga beranggapan para pemimpin sekarang ini lebih pragmatis, arogan dan hanya ingin menang dalam pilkada. Mereka tidak ada yang sesuai dengan harapan para generasi muda,” ungkap Dr Hadi Suyono SPSi MSi, Direktur Clinic for Community Empowerment Fakultas Psikologi UAD, di kampus setempat, Kamis (27/10). Menurut Hadi, apatisme semacam itu dikhawatirkan akan memunculkan pemilih yang tidak rasional. Para pe- milih pemula hanya mengikuti proses pilkada karena desakan keluarga atau lingkungan. KULONPROGO, BER- NAS -- Warga pedukuhan Kroco, Desa Sendangsari dan pedukuhan Blumbang, Desa Karangsari resah setelah mendapatkan sosialisasi ren- cana pembangunan kantor Pemda Terpadu di wilayahnya. Sosialisasi rencana pemba- ngunan kantor Pemda Terpadu dilakukan Rabu (26/10) pagi, kemudian malam harinya war- ga menggelar aksi penolakan. JOGJA, BERNAS -- Asisten Sekda Bidang Pemerin- tahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda DIY, Sulistyo, secara resmi dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Yogyakarta menggantikan Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogya yang baru habis masa jabatannya pada 20 Desember 2016 ini. Pelanti- kan dilakukan oleh Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan, Kamis (27/10). Gubernur mengharapkan Plt Walikota Yogyakarta bisa menjalankan tugas kepala daerah di saat masa cuti pilkada ini. Apalagi, Sultan menganggap bahwa ada beberapa pekerjaan penting yang harus dilakukan Plt Walikota, diantaranya mem- fasilitasi pemilihan walikota serta memastikan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Yogyakarta. “Pelaksana tugas juga me- miliki kewajiban untuk mem- persiapkan persyaratan admi- nistrasi guna pencairan anggaran pilwalkot, Rp 14,9 miliar. Tak hanya itu, paling penting juga mampu menjaga netralitas PNS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Sultan. Sulistyo mengaku siap me- nerima jabatan sebagai Plt Wa- likota Yogyakarta. Ia mengaku siap mengikuti semua peraturan JOGJA, BERNAS -- Meng- hadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Yogyakarta, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi pertaruhan. Terlebih dua calon baik Haryadi Suyuti maupun Imam Priyono merupakan calon petahana yang sudah akrab dengan lingkungan PNS. Pesan tentang netralitas PNS ini muncul dalam acara pisah sambut Walikota Har- yadi Suyuti dan Wakil Walikota Imam Priyoni dengan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Sulistyo di Balaikota Yogyakarta, Kamis (27/10). “Kami minta agar semua PNS bersikap netral,” ujar Sulistyo. Ia mengatakan tugas Plt Walikota untuk memastikan netralitas PNS selama Pilwalkot nanti. Menurut dia, netralitas PNS merupakan suatu ke- wajiban yang harus dijalankan. “Sudah secara tegas ada aturan- nya, mulai dari UU, PP hingga Surat Edaran Gubernur yang meminta netralitas PNS,” katanya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda DIY itu menambahkan, kehadirannya sebagai Plt juga untuk me- mastikan urusan pemerintahan tetap berjalan dan menciptakan ketertiban keamanan kenya- manan masyarakat. “Terma- suk mengawal Pilwalkot dan memastikan masyarakat tetap tenang,” katanya. Hal yang sama juga disam- paikan Haryadi dan Imam Pri- yono. “Saya minta para PNS di Pemkot Jogja bisa berdiri tegak menjalankan aturan, termasuk menjaga netralitas selama Pilwalkot nanti,” ujar Haryadi. Menurut dia, sudah ada aturan beserta sanksi yang akan didapat PNS jika tidak netral selama pelaksanaan Pil- walkot. “Saya minta PNS fokus saja pada ketugasanya, untuk kemajuan Kota dan warga Kota Jogja,” pesannya. Wakil Walikota Jogja Imam Priyono meminta PNS supaya tidak mengunggah ke media sosial konten yang berbau du- kungan ke salah satu paslon. “Seperti di Facebook menulis minum kopi itu bermanfaat atau berbudaya, itu sudah menga- rah,” ujarnya. Bermanfaat merupakan sing- katan dari Bersama Imam dan Fadli. Sedangkan berbudaya, sering digunakan pasangan Har- yadi dan Heroe Poerwadi. Selain itu, Imam juga me- ngaku sudah melakukan kon- sultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait cuti di luar tanggungan negara. Selain Kepala Daerah yang harus cuti, Imam mengatakan seharusnya isteri juga harus mundur dari jabatannya saat ini. Dirinya mencontohkan isterinya, Sur- yani, sudah mundur dari jabatan Wakil Ketua PKK Kota Jogja. “Isteri pak Haryadi juga harus tidak aktif, melepaskan jabatan- nya,” katanya. Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian Susanto, mengatakan posisi ASN dalam proses peye- lenggaraan Pilkada harus netral dan tidak berpihak. Ketentuan tersebut tercantum dengan jelas dalam Surat Edaran bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 yang menegaskan Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemili- han Kepala Daerah Serentak. Lebih lanjut ia menjelaskan larangan ASN memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pilkada juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5 Tahun JOGJA, BERNAS - Calon guber- nur DKI Jakarta Anies Baswedan me- ngaku tertarik dengan model pendeka- tan penataan permukiman warga yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Code, Kota Yogyakarta. “Ini adalah contoh bagaimana pe- nataan warga di kampung kumuh di daerah aliran sungai dilakukan dengan niat mengubah nasib menjadi lebih baik, bukan semata-mata menegakkan aturan,” kata Anies saat mengunjungi permukiman warga di bantaran Kali Code, Kota Yogyakarta, Kamis (27/10). Ia mengatakan penataan permu- kiman Kali Code Yogyakarta tidak terlepas dari jasa seorang tokoh ma- syarakat setempat, Romo Mangun Wijaya yang pada tahun 1980-an menginisiasi perubahan kawasan kampung kumuh di Kali Code menjadi sabuk hijau. “Itulah sebabnya kami selalu mengatakan kita perlu menata ulang, bukan semata-mata soal menegakkan aturan dan prinsip ini yang dipegang wali kota dan Gubernur (DIY). Ini yang menginspirasi,” kata dia. Meski demikian, Anies menyadari metode penataan Kali Code tidak serta merta dapat diterapkan sepenuhnya di daerah lain, termasuk untuk DKI Jakarta. Setiap daerah, menurut Anies, memiliki persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang berbeda pula. “Tentu di Jakarta persoalannya ber- beda tidak bisa dengan solusi yang sama persis,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Kondisi persoalan penataan su- ngai di Jakarta dengan Yogyakarta , menurut dia, tidak bisa disamakan. Ia mencontohkan, di Jakarta terdapat persoalan penyempitan lebar sungai dari seharusnya 8 meter menjadi 1,5 meter, sedangkan di Yogyakarta problem itu ti- dak ada dalam penataan sungai sehingga kebijakan relokasi tidak diperlukan. “Jadi saya tidak pernah berjanji hanya akan menata, tetapi yang penting adalah semua orientasinya menata dengan dialog dan semangatnya mencari solusi yang membahagiakan semuanya,” tegasnya. Perwakilan Komunitas Kali Code, Ariyanto, mengatakan Kali Code yang dulu masuk katagori lingkungan kumuh telah berubah menjadi sabuk hijau. Ka- wasan itu, menurut dia, juga telah menjadi percontohan untuk penataan kampung kumuh di berbagai daerah lain seperti Malang dan Ambon. Anies Tertarik Pendekatan Penataan Kali Code Inspirasi Bisnis dan Pribadi Bertumbuh NO 284 TH KE-70 TERBIT 16 HAL Rp 3.000 JUMAT LEGI, 28 OKTOBER 2016 26 SURA 1950 JE Gagal Wisuda M a a r a m a n Pemilih Pemula Tak Tertarik Pilkada W isuda adalah saat yang paling dinanti- nantikan semua mahasiswa. Hari yang membanggakan itu sangat ditunggu karena merupakan akhir dari perjuangan kuliah selama bertahun-tahun. Tidak heran jika wisuda sering di- rayakan dengan pesta bersama teman dan keluarga. Kebahagiaan ini pula yang dirasakan Awal, 21 tahu, seorang mahasiswa salah satu universitas negeri di Yogyakarta yang pada Sabtu silam “se- harusnya” diwisuda. Mahasiswa asal Kalimantan Barat ini sengaja tidak mengundang orang tuanya lantaran kesehatan orang tua semata wayangnya yang sedang tidak baik. Ia memilih mengundang adiknya yang kuliah di Surabaya sebagai saksi di hari bahagia itu. Si adik tiba di Yogyakarta pada hari Jumat sore. Saking gembiranya karena lama tak jumpa, mereka berdua menghabiskan malam bahagia itu sambil bermain PES hingga dini hari. Karena lelah habis perjalanan jauh dan lelah begadang sambil bermain PES, keduanya tertidur pulas. Pagi harinya, Awal terbangun dari tidur dengan kepanikan luar biasa. Spontan ia berteriak panik saat melihat jam dinding di kamarnya menunjuk pukul 10.30 WIB. Awal pantas panik karena pagi itu seharusnya ia berada di kampus sebelum pukul 08.00 WIB untuk mengikuti upacara wisuda. Mau nekat berangkat ke kampus jelas nggak mungkin. Sebab, upacara wisuda pasti sudah hampir rampung. Awal hanya bisa terduduk lemas. Bayangan menerima gulungan berisi ijazah serta pemindahan kucir topi wisuda, lenyap seketika. Ia hanya bisa membayangkan teman-temannya ter- tawa bahagia saat diwisuda. Sementara sang adik hanya bisa terdiam menyaksikan kakaknya gagal diwisuda.(jay) JOGJA, BERNAS -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) di DIY ternyata tidak banyak menarik minat dari para pemilih pemula di kota ini. Para pelajar dan maha- siswa yang sudah memiliki hak pilih, bersikap pesimis terhadap pilkada, termasuk para calon pasangan bupati/walikota yang diusung partai politik (parpol), - Warga Harus Berani Laporkan Pungli Hal 3 - UMKM Dominasi Amnesti Pajak Hal 5 - PSIM vs Perssu Terancam Tanpa Penonton Hal 8 - Kantor Kecamatan Tempati Bekas Balai RK Hal 10 Bernas Hari Ini Netralitas PNS Diuji pada Pilwalkot ke hal 7 Sultan : Jaga Netralitas PNS Lokomotif uap B 2503 menarik dua gerbong wisata saat melintasi jalur rel di Stasiun Bedono, Jambu, Ka- bupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/10). PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan kem- bali kereta uap wisata yang melintasi jalur Ambarawa-Bedono setelah dinonaktifkan selama tiga tahun. Jalur yang dilalui kere- ta berusia 114 tahun tersebut merupakan satu dari tiga jalur rel bergerigi yang tersisa di dunia, selain di India dan Swiss. Terancam Tergusur Kantor Pemda, Warga Resah ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA KERETA WISATA 2014 tentang Netralitas ASN. Ketentuan lebih jelas tentang netralitas ASN dan sanksinya terdapat dalam Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas akan dijatuhi tindakan tegas dan ancaman jenis huku- man berupa sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tidak de- ngan hormat sebagaiASN/PNS,” katanya. (age) BAGUS KURNIAWAN/DETIK TRAVEL KALI CODE –Kawasan pemukiman di pinggir kali Code. Kawasan ini menjadi model penataan kawasan kumuh menjadi sabuk hijau. SRI WIDODO/HARIAN BERNAS PROTES – Spanduk penolakan yang dipasang di mulut jalan Dusun Kroco, Kulonprogo. Warga menolak rencana pembangunan Kantor Pemda Kulonprogo Terpadu. ke hal 7 ke hal 7 ke hal 7