Volume 13. Nomor 2. December 2018 Page 76-88 Pandecta http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya Abdul Ghoffar  Mahkamah Konstitusi Indonesia DOI: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.16727 Article info Article History: Received : November 2018 Accepted: December 2018 Published: December 2018 Keywords: constitutional court; accountable court; trustworthy court; indonesia Abstrak Mahkamah Konstitusi terus berupaya menjadi sebuah peradilan yang akuntabel dan terpercaya. Namun dalam perjalanannya, terdapat hakim konstitusi yang terjerat korupsi. Riset ini bertujuan untuk melihat kewenangan yang dimiliki oleh MK, lalu dicarikan solusi untuk menjaga agar kedepannya lebih akuntabel dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpul- kan sebagai berikut. Pertama, MK memiliki kewenangan yang sangat besar, yang diantara kewenangan tersebut menjadikan lembaga ini sebagai pengawas lembaga legislatif, serta wasit bagi lembaga lain yang sedang bersengketa kewenangan. Kedua, MK harus menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari terjadin- ya korupsi, serta membangun sistem guna menjaga perilaku hakim, baik pada saat hakim sedang berada di lingkungan pengadilan, maupun di luar lingkungan pengadi- lan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Abstract The Constitutional Court continues to strive to be an accountable and trustworthy judiciary. However, on its way, there were constitutional justices who were caught in corruption. This research aims to examine the authority possessed by the Constitu- tional Court, so keys to the more accountable and trustworthy Constitutional Court in the future can be well identified. This study uses a normative juridical method. The results of the study are concluded as follows. First, the Constitutional Court has con- siderable authorities, which enable this institution to be a supervisor of the legislature and the referee for other institutions who are in dispute over authority. Second, a high standard of accountability must be applied to avoid corruption as well as a system to maintain the behaviors of judges should be established, either when judges are in the court or outside the court, in order to improve public trust.  Address : Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Indonesia E-mail : abdulghoffarmk@gmail.com © 2018 Universitas Negeri Semarang ISSN 1907-8919 (Cetak) ISSN 2337-5418 (Online)