1 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN: TRANSFORMASI NEW PUBLIC SERVICE DALAM REFORMASI ADMINISTRASI BPOM Eny Diana Mudrikah 1 , Alexander Arie Sanata Dharma 2 12 Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia alexander.arie@ui.ac.id Abstrak Sejak implementasi otonomi daerah tahun 1999, sektor kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah. Konsekuensinya, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah seperti halnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Walau demikian, sebagai tindak lanjut otonomi daerah pula, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang antara lain mengatur berdirinya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM berfungsi sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di daerah. Pada tahun 2018, BPOM melakukan reformasi administrasi melalui penambahan 40 Unit Pelaksana Teknis baru setingkat Eselon IV berupa Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Penelitian ini memotret reformasi administrasi tersebut dalam perspektif New Public Service menggunakan kerangka pikir evaluasi perubahan proses bisnis, yaitu PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Kehadiran Loka POM melalui reformasi administrasi BPOM memperlihatkan hadirnya sejumlah nilai- nilai New Public Service baik pada elemen PNS, masyarakat, institusi publik, dan proses. Transformasi tersebut juga ditunjang dengan sejumlah data-data capaian yang memperlihatkan perluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang memungkinkan masyarakat lebih terlindungi dari Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Diperlukan suatu perangkat yang relevan dan komprehensif untuk dapat mengukur outcome terutama pada elemen masyarakat sehingga peran dari BPOM secara umum maupun Balai Besar, Balai, dan Loka POM secara khusus pada masyarakat dapat diketahui dengan lebih cermat. Kata Kunci: BPOM, New Public Service, Obat dan Makanan, Reformasi Administrasi Abstract Since the implementation of regional autonomy in 1999, the health sector has shifted a government function carried out by the regions. Consequently, the Ministry of Health no longer owns a Regional Office like the Ministry of Finance or the Ministry of Religion. However, as a follow-up to regional autonomy, President Abdurrahman Wahid issued a Presidential Decree on Non-Departmental Government Institutions, which regulates the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM functions as a central agency that has regional apparatus. In 2018, BPOM carried out administrative reforms by establishing 40 new Echelon IV-level units in Loka Pengawas Obat dan Makanan. This research portrays administrative reform from the New Public Service perspective using an evaluation of the business process change framework, namely civil servants, citizens, public institutions, and processes. Loka POM's presence through BPOM administrative reform shows several New Public Service values in civil servants, citizens, public institutions, and processes. Several performance data show the expansion of drug and food control scope allows citizens to feel protected from drugs and foods that pose health risks and support this transformation. It requires comprehensive tools to measure outcomes, especially for citizens' elements. Through those tools, BPOM can identify their roles for citizens accurately. Keywords: Administrative Reform, BPOM, Food and Drug, New Public Service I. PENDAHULUAN Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dikelola oleh daerah. Berbagai dinamika yang terjadi pada regulasi tentang otonomi daerah tidak mengubah kondisi tersebut. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan absolut diatur terbatas pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kesehatan bersama-sama Copyright® 2021. Owned by Author(s), Published by Administratio. This is an open-acces article under CC-BY- SA License