Volume IX, Nomor 2, Juli – Desember 2020 91 PENGARUH PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP SIKAP MENGHARGAI PENDAPAT ORANG LAIN PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN FKIP UAD Wiwik Okta Susilawati 1 , Ana Novitasari 2 , Gingga Prananda 3 , Lika Apreasta 4 , Andiyanto 5 Universitas Dharmas Indonesia Sumatera Barat Email: wiwikoktasusilawati@undhari.ac.id1, ananovitasari@undhari.ac.id2, ginggaprananda@undhari.ac.id 3 , likapareasta@undhari.ac.id4, andiyanto@undhari.ac.id 5 ABSTRACT: The formulation of the problem in this study is is there a meaning of understanding human rights towards other people's opinions? The purpose of this research is to see whether or not there is an understanding of human rights regarding the attitudes of other people's opinions. The research was conducted with a quantitative approach. The research sample consisted of 55 students of the PPKn FKIP UAD class of 2009-2014 who had taken the Human Rights and Democracy Education courses. The data was collected through a multiple choice test (multiple choice) to measure the variable understanding of human rights and a questionnaire to measure the variable of respect for other people's opinions. The data analysis method used was product display analysis and simple regression analysis. The results showed that Ho was rejected and Ha was accepted or stated that "there is an effect of understanding human rights on respect for others" based on the calculation of the coefficient of determination calculated as 8.4%. This indicates that as much as 8.4% of changes in the attitude of respecting others who respect human rights. Keywords: Understanding human rights, Respecting other people's opinions, Human rights education I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Upaya Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan rangkaian proses guna menjabarkan nilai, ide, cita-cita yang selanjutnya menjadi tujuan HAM. Tujuan HAM memuat nilai-nilai moral, yakni tentang nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini mengandung pengertian bahwa upaya penegakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan atas HAM harus dilakukan pemerintah di Indonesia baik pada Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Sebagai bentuk kesanggupan upaya tersebut, telah disusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM, mulai dari UUD NRI 1945 sampai peraturan dibawahnya. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, harus diakui bahwa upaya penegakan HAM belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM)