Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018: 213-220 213 Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online Understanding of Public Relation Officer towards Transparency and Accountability of Information in Online Public Relation Implementation in Public Institutions Syaiful Azhary 1) , Rachmat Kriyantono 2) 1,2 Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya 1,2 Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145 Telp./Fax:0341-575754 diasya_0303@yahoo.com 1) , rachmat_kr@ub.ac.id 2) Diterima: 17 Juni 2017 || Revisi: 21 Februari 2018|| Disetujui: 29 Oktober 2018 Abstrak – Penelitian dengan metode mixed methods ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman humas pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi dalam menerapkan humas online. Data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada para pengelola website badan publik. Metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi para pengelola website terhadap fungsi dan fitur pada website resmi badan publik yang mereka kelola. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pemahaman humas pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi dalam aplikasi humas online mereka yang tertuang dalam fitur sistematis dan isi dari website instansi mereka..Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi humas online masih belum memenuhi karakteristik humas online yang ideal dalam hal operasionalisasi fitur-fitur transparency, interactivity, usability, dan website maturity. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa operasionalisasi interactivity menjadi unsur dominan dalam aktivitas di platform media sosial resmi badan publik di Indonesia. Mereka lebih memanfaatkan media sosial daripada website resmi, sehingga peneliti berargumentasi bahwa pemahaman humas terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi masih kurang. Kata Kunci: humas online, layanan publik, transparansi, UU KIP Abstract - This research with mixed research methods aims to explore the understanding of government public relations on information transparency and accountability in implementing online public relations. Qualitative data is obtained through in-depth interviews with public agency website managers. Qualitative methods are used to obtain data regarding the perception of website managers on the functions and features of the official website of the public agency they manage. The qualitative method is used to obtain an overview of how the government public relations understanding on the transparency and accountability of information in their online PR applications is contained in the systematic features and contents of their agency's website. In addition, this method is also to find out the constraints faced by public relations public agencies in building and managing their online PR.It resulted in the finding that online public relations of public agencies in Indonesia have not been ideal in embedding transparency, interactivity, usability, and maturity websites on their websites. In addition, this study also found that the operationalization of interactivity became the dominant element in activities on the official social media platforms of public bodies in Indonesia. They use social media more than official websites, so researchers argue that understanding of the public relations on information transparency and accountability is lacking. Keywords: online public relation, Public Information Disclosure Act, public services, transparency PENDAHULUAN Badan publik di era keterbukaan informasi publik diharuskan untuk memberi informasi yang transparan dan akuntabel agar tidak terjadi kesenjangan informasi publik, dan agar publik dapat menilai kinerja mereka. Selain itu mereka harus menyediakan ruang dialog bagi publik agar publik dapat berpartisipasi dengan cara memberikan aspirasi dan masukan dalam pembuatan kebijakan (Welch, et al., 2005). Transparansi dan akuntabilitas adalah alat untuk meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata publik (Gant and Gant, 2002). Adapun kegagalan peran humas dalam membentuk citra positif pemerintahan disebabkan oleh penyebarluasan informasi tentang kegiatan pemerintahan tidak