Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.1(2016),pp.133-154,DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 133 HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA CITA NEGARA HUKUM (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi)  A. Muhammad Asrun Pasca Sarjana Universitas Pakuan Jl. Pakuan Kotak Pos 452. Ciheuleut Bogor Email: kajipublik@ yahoo.co.id/dutalaw@gmail.com DOI: 10.15408/jch.v4i1.3200 Abstract: Human rights on the one hand by the concept of natural law is an inherent right of every individual human being since birth, but on the other hand the legality of human rights must be shaped by the flow of positivism. The debate over whether human rights should be stipulated in the constitution also influence the discussion of the UUD 1945. Finally, the UUD 1945 amendments regulate the basic rights of citizens more fully starts from the premise that human rights protection is an important element in the concept of a constitutional state. Incorporated therein also setting mechanism of "judicial review" in the Constitutional Court as a means to avoid any legislation contrary to the fundamental rights of citizens as guaranteed in the constitution. Keywords: Human Rights, State of Law, the Constitutional Court Abstrak: Hak asasi manusia pada satu sisi menurut konsep hukum alam adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan, tetapi pada sisi lain hak asasi harus berbentuk legalitas menurut aliran positivisme. Perdebatan apakah hak asasi manusia harus diatur dalam konstitusi juga mewarnai pembahasan UUD 1945. Akhirnya amandemen UUD 1945 mengatur hak-hak dasar warganegara secara lebih lengkap bertitik tolak dari pemikiran bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan satu elemen penting dalam konsep negara hukum. Dimasukkan di dalamnya juga pengaturan mekanisme “judicial review” di Mahkamah Konstitusi sebagai sarana untuk menghindari adanya peraturan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Kata Kunci: HAM, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi  Naskah diterima: 12 April 2016, direvisi: 24 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 30 Mei 2016.