86 Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 , No. 1, Juni 2020, pp. 86 - 95 E-ISSN 2622 - 0253 http://ojs.stiami.ac.id jurnal.transparansi@stiami.ac.id / transparansijournal@gmail.com Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa dalam Perspektif Business- Government Relationship Pasca Implementasi Otonomi Desa (Kasus di Kabupaten Banyumas) Denok Kurniasih 1,* , Paulus Israwan Setyoko 2 , M.Imron 3 1 Jurusan Administarsi Publik, Fisip, Unsoed, Indonesia 1 denokkurniasih@unsoed.ac.id*; 2 israwan_map@yahoo.com, 3 imron@unsoed.ac.id * corresponding author PENDAHULUAN Sektor bisnis masih menjadi primadona dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat (Acs & Szerb, 2007). Pandangan bahwa sektor publik harus banyak belajar dari sektor privat pada akhirnya terus dibuktikan seiring dengan dorongan agar pemerintah memiliki semangat kewirausahaan (entrepreneurship). Pentingnya kewirausahaan juga disampaikan oleh Barzelay & Thompson (2006) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya hubungan antara sektor privat dan sektor publik semakin banyak dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah publik ( McGahan, et.al, 2013; Klein, et.al, 2010; Reinhart and Rogoff, 2009). Pemerintah Indonsia saat ini fokus melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk menjalankan fungsinya. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya pemberdayaan masyarakat desa telah menemukan caranya. Salah satu cara yang didorong melalui kebijakan otonomi desa adalah pengembangan sektor bisnis pemerintah desa. Pengembangan bisnis di level pemerintah desa diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa agar dapat dimanfaatkan sebagai modal bisnis yang mendatangkan keuntungan. Tuntutan ini sekaligus menggambarkan bahwa semangat kewirausahaan telah berkembang dan menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di desa. Sebelum adanya otonomi desa, keterkaitan antara sektor bisnis dan pemerintah hanya bersifat administratif. Peran pemerintah di masa sebelum otonomi desa masih berfokus pada upaya melakukan pengaturan melalui kebijakan yang mendorong berkembangnya sektor bisnis. Artinya relasi yang ARTICLE INFO ABSTRACT Article history Received 2020-06-24 Revised 2020-06-26 Accepted 2020-06-26 The Indonesian Governments policies after the implementation of village autonomy are directed to villages business development. Village governments duties and functions are not only related to administrative matters anymore, but also in operation of villages business. This shows that there is a developing business commitment in Indonesia. The research result shows that the Business-Government Relationship in Indonesia has changed from one way to mutual interaction, as shown with the development of Public Sector Entrepreneurship and business commitment in village government environment. Both factors evidently improve the capacity of business, which begins to be developed by the Indonesian Government at all levels. The development of Public Sector Entrepreneurship is shown with the business creativity, business cooperation, and professionalism of village government in governments business management. Meanwhile, local governments business commitment is shown with support of policies, funding and human resources in governments business management. Governments business capacity is indicated by efficiency, effectiveness and economy (value for money) achieved by governments business unit. In Indonesia, particularly in Banyumas Regency, village autonomy has given opportunity for the development of Business-Government Relationship at the local level. Keywords Business Goverment Relationship Government’s Business Capacity Business Commitment Public Sector Entrepreneurship