Al’Adl, Volume XI Nomor 2, Juli 2019 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 197 ASPEK LEGALITAS TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA Istiana Heriani; Munajah Lecturer of Law Faculty, University of IslamKalimantan, South Kalimantan E-mail: iheriani2579@gmail.com Abstract Traditional health services in Indonesia have been regulated in the Law No. 36 of 2009 about Health and in Minister of Health regulated No. 15 of 2018 about the implementation oc complementary traditional health. This paper isintended to discuss the legal protection of traditional health services and its forms. This study applies normative juridical methods. The results show that the level of legal protection for traditional health services is empirically lower than complementary and integration. This is proven by the absence of the right to obtain legal protection for traditional empirical health services. The legality of traditional empirical health servicesis only attested by Traditional Health Registered Letters (STPT) while complementary and integration is attested by a Certificate of Traditional Health Worker Registration(STRTKT) and Practice Permit Traditional Health Workers (SIPTKT). Keywords: rights and legality; traditional health services; legal protection Abstrak Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang- undangan Indonesia,yakni dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tradisional Komplementer. Permasalahan yangdiangkat dalam penelitian ini adalah tentang aspek legalitas terhadap pelayanan kesehatan tradisional serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat legalitas terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hak memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sedangkan komplementer dan integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) danSurat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). Kata kunci: hak dan legalitas; pelayanan kesehatan tradisional; perlindungan hukum