Warta Pengabdian, Volume 14, Issue 1 (2020), pp.32-39 doi: 10.19184/wrtp.v14i1.14135 © University of Jember, 2020 Published online 15 March 2020 Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Elly Nielwaty, Trio Saputra, Dwi Herlinda Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning trio_saputra@unilak.ac.id Abstrak Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Peraturan desa yang ada di Desa Buluh Cina hanya mencakup pada perdes tentang Anggaran Belanja Desa dan Bumdes. Melihat dari potensi wisata yang dimiliki Desa Buluh Cina terdapat Danau, Hutan lindung serta keramba ikan. Jika tidak ada aturan yang mengikat maka lambat laun akan memicu konflik di masyarakat terkait pengelolaan potensi wisata. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah desa, agar produk hukum yang dibuat benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kata Kunci: Desa, Pendampingan, Peraturan Abstract The village is a state institution which is a community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One form of village authority to regulate community interests through the formation of village legal products in the form of village regulations (Perdes). One of the goals of the formation of village legal products is to bring order in the administration of village government and to regulate the implementation of development and public services. The village regulations in Desa Buluh Cina only cover village regulations on Village Expenditures and Bumdes. Seeing from the tourism potential that is owned by the Village of China there are lakes, protected forests and fish cages. If there are no binding rules, it will gradually trigger conflicts in the community related to the management of tourism potential. Therefore, a correct understanding of the functions, position and procedures for making village legal products is an important thing that must be known by village government officials, so that legal products that are made can function properly and are not in conflict with applicable laws and reguations. Keywords: Village, Assistance, Regulation I. PENDAHULUAN Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik