Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4 (2019): 834-846 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) Tersedia versi daring: http://jhp.ui.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343 KETETAPAN MPR DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nisrina Irbah Sati * * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: nisrina.irbahsati@gmail.com Naskah dikirim: 11 Desember 2018 Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Maret 2019 Abstract As a result of deliberation and representation based democracy in Indonesia, the UUD 1945 before the amendment presented MPR as the highest state institution that absorbed people's sovereignty, so it gained legitimacy to be a superordinate of state institutions in various branches of power. The MPR’s position as the highest state institution was also accompanied by a legislative function, in which the MPR was able to make its legal product known as Tap MPR. The change in the position of the MPR, which was no longer the highest institution of the state in the constitutional structure since the enactment of The 4 th Amendment UUD NRI 1945, also affected the composition of legislation to the existence of the MPR Tap which now only functions as beschikking. Therefore, it is necessary to find out to what extent the legitimacy of the Tap MPR as a statutory regulation is. Keywords: Tap MPR, MPR, legislation. Abstrak Sebagai resultan dari demokrasi berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menghadirkan MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi negara yang menyerap kedaulatan rakyat sehingga mendapat legitimasi untuk mengatasi lembaga-lembaga negara di berbagai cabang kekuasaan. Posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut disertai pula dengan fungsi legislasi, di mana MPR dapat membuat produk hukum sendiri, bernama Tap MPR. Berubahnya posisi MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan sejak berlakunya UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV berdampak pula terhadap susunan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan eksistensi Tap MPR yang kini hanya berfungsi sebagai beschikking. Karenanya, perlu untuk mencari tahu sejauh apakah legitimasi Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Tap MPR, MPR, peraturan perundang-undangan.