Jurnal : Buletin Media Informasi Kesehatan Volume:14 nomor 2 Tahun 2018 Halaman :141 ANALISIS KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DALAM CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS Mustara Mustara 1* , Sri Nani Purwaningrum 1 1 Jurusan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya *email: mustara@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id ABSTRAK Pelayanan kesehatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah daerah. Indikasinyadapat dilihat dari capaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pada penelitian akan diteliti hubungan jenisdan jumlah tenaga kesehatan dengan capaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang dengan data sekunderserta dianalisis menggunakan uji fisher. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara jenis dan jumlah tenaga kesehatan dengan capaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Kata Kunci: Indikator, Standar Pelayanan Minimal, Ketenagaan ABSTRACT Health services is an obligation that must be carried out by the local government. The indication can be seen from the achievement of indicators of the minimum standard of health services. The research will examine the relationship of types and number of health workers with the achievement of indicators of the minimum standard of health services. This study used a cross sectional design with secondary data and analyzed using Fisher test. The results of the study show that there is a relationship between the type and number of health workers with the achievement of a minimum indicator of health service standards. Keyword: Indicator, Minimum Service Standards, Workforce PENDAHULUAN Pembangunan kesehatan saat ini diselenggarakan melalui 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Organisasi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan tentunya harus optimal dan berkualitas. Pelayanan kesehatan berupa upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dengan mutu yang harus terjaga. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan pedoman dan petunjuk teknis bagi puskesmas dalam rangka menjaga mutu pelayanannya tersebut. Salah satunya melalui pengukuran kinerja puskesmas yang beberapa diantaranya menggunakan variabel pencapaian standar pelayanan minimal. Dengan demikian penilaian kinerja berdasarkan capaian indikator SPM perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) sebagai upaya untuk memonitoring institusi