MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk e-ISSN 2685-1857 | p-ISSN 2339-0557 : https://doi.org/10.31764/jmk |Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum| KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL Ady Supryadi 1 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Email 1 : adysupryadi16@gmail.com DOI:https://doi.org/10.31764/jmk.v9i2.2306 Received: July 10, 2018, Accepted: Augst 1, 2018 /Published: Oktober 30, 2018 ABSTRACT This article discusses the importance of government policies in population administration in natural disaster conditions. Population administration activities are carried out, in order to protect community rights administratively in the event of a disaster threatening and disrupting people's lives and livelihoods. Using normative and empirical legal research methods. The statutory approach, and the conceptual approach, as an option in analyzing the views/concepts of experts, and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study, population administration is an urgent thing to do in disaster conditions and Disaster Management. Therefore, the Department of Population and Civil Registry as an official Government institution that handles population administration is obliged and has the duty to record, register and record as complete as possible every event important to one's civil status. Population administration policy for residents affected by natural disasters and social disasters in the form of issuing SKPTI documents (Certificate of Replacing Identity Signs), SKPS (Certificate of Civil Registration). Keywords: population administration; natural disasters; social disaster; policy. ABSTRAK Artikel ini membahas tentang pentingnya kebijakan pemerintah bidang administrasi kependudukan pada kondisi bencana alam. Kegiatan administrasi kependudukan dilakukan, dalam rangka melindungi hak- hak masyarakat secara administratif pada peristiwa bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empris. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, administrasi kependudukan merupakan hal yang urgent dilakukan pada kondisi bencana dan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lembaga resmi Pemerintah yang menangani administasi kependudukan berkewajiban dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Kebijakan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terdampak bencana alam dan bencana sosial berupa penerbitan dokumen SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas), SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil). 95