Jurnal Penelitian Hukum De Jure p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019 Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 563-572 563 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh) (Legal Protection towards the Victim of Extrajudicial Divorce (A Study in Langsa City, Aceh Province)) Muhammad Nur; Iman Jauhari; Azhari Yahya * Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 m.nur.abdullah.ib@gmail.com; imanjauhari@unsyiah.ac.id; azhari.yahya@unsyiah.ac.id Diterima: 28-05-2019; Direvisi: 26-11-2019; Disetujui Diterbitkan: 25-11-2019 DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.563-572 ABSTRACT Divorce adheres the principle that divorce must be witnessed and complicated with the aim of protecting women’ s rights. This means that every divorce must be carried out before the court and resolved in accordance with the provisions of the legislation. However, in reality in Langsa City there are still many divorces conducted outside the court and this divorce is settled by customary law. Therefore, the main problem which is the core of this study is that how does the implementation of legal protection towards the victims of extrajudicial divorce that occurred in Langsa City? The research method used in this study is empirical juridical research. Data required for this research consists of primary and secondary data. Primary data were collected through field research and secondary data were obtained through library research. All collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results indicate that the rights of divorce victims are often ignored because there is no legal protection provided for divorce conducted outside the court. The rights of victims that are often ignored include the cost of iddah period, cost of living for the child, the cost of housing, the settlement of common proverty and the rights to remarry which are recognized by positive law. Therefore, for those who are going to divorce is advised that the divorce should be carried out before the court so that the rights of former wife after divorce can be fulfilled and legally recognized. Furthermore, the government is advised to make strict regulations to avoid divorce outside the court. Then, the village government is advised not to ignore the rules set by the government regarding a ban on divorce outside the court. Keywords: protection; victim; divorce; extrajudicial. ABSTRAK Perceraian menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit dengan tujuan untuk melindungi hak perempuan. Hal ini berarti setiap perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Dalam kenyataannya di Kota Langsa masih banyak perceraian dilakukan di luar pengadilan dan perceraian tersebut diselesaikan secara adat desa. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Kota Langsa? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak korban perceraian sering diabaikan, karena belum ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap perceraian di luar pengadilan. Hak-hak korban yang sering diabaikan antara lain biaya masa iddah, biaya nafkah anak, biaya tempat tinggal, penyelesaian harta bersama dan hak untuk menikah lagi. Kepada pihak yang akan bercerai disarankan agar perceraian tersebut dilakukan di depan pengadilan sehingga hak-hak istri setelah terjadi perceraian dapat terpenuhi dan diakui secara hukum. Kepada pemerintah disarankan agar membuat regulasi yang lebih tegas untuk menghindari terjadinya perceraian di luar pengadilan. Kepada pemerintah desa agar tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan perceraian di luar pengadilan. Kata kunci: perlindungan; korban; perceraian; luar pengadilan. * Corresponding Author