INFORM : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol.3 No.1, Januari 2018, P-ISSN : 2502-3470, EISSN : 2581-0367 DOI: 10.25139/ojsinf.v3i1.520 12 Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government Agung Purwanto 1 , Tony Dwi Susanto 2 1,2 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 1,2 kotaksurat.agoeng@gmail.com (*), tonydwisusanto@is.its.ac.id Abstract— E-government technology is growing rapidly, in fact the use of e-Government is still low. One of the factors that influence the low use of e-Government is the lack of trust, it has been shown that trust is one of the factors affecting the success of e-Government adoption. This study aims to determine the dimensions of trust in e-Government and its relationship with the intention of using e- Government, In this study also validates 8 dimensions of trust in e-Government based on empirical data, and presents the 8-dimensional relationship of trust in e-Government with the intention of using e-Government. The results of the study contributed the model to the eight dimensions of trust in e-Government And its relation to intention to use e-Government through mediation trust in e-Government. Keywords— 8 dimension of trust in e-goverment, intention to use e-goverment, trust. Abstrak— Teknologi e-Government berkembang secara pesat, namun pada kenyataannya penggunaan e-Government masih rendah, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan e-Goverment adalah kurangnya kepercayaan , telah ditunjukkan bahwa kepercayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari adopsi e-Government . Penelitian ini bertujuan mengetahui dimensi kepercayaan pada e-Goverment dan hubungannya dengan niat menggunakan e-Government, pada penelitian ini juga memvalidasi 8 dimensi kepercayaan pada e-Government berdasarkan data empiris dan menyajikan hubungan 8 dimensi kepercayaan pada e-Government itu dengan niat menggunakan e-Government. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa model berdasarkan pada 8 dimensi trust in e-Goverment dan hubungannya dengan keinginan untuk menggunakan e-Goverment malalui mediasi trust in e-Goverment. Kata kunci— 8 dimensi kepercayan pada e-government, keinginan menggunaakan e-government, kepercayaa,. I. PENDAHULUAN Penggunaan informasi, teknologi dan komunikasi(ITK) telah berkembang luas, dimana tidak terbatas pada bidang- bidang industri dan perdagangan saja, namun juga bidang- bidang lainnya seperti bidang pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya. Untuk organisasi pemerintahan kecendurungan pemakaian teknologi digital tidak dapat dihindari lagi, konsep Digital Goverment atau yang lebih dikenal dengan istilah e-Government harus dipersiapkan secara matang, terintegrasi antara sistem dan kebijakan birokrasi, karena dengan keselarasan dua hal tersebut diharapkan dapat mempercepat mengalirnya informasi, layanan dan transaksi antara pemerintah ke masyarakat(G2C), pemerintah dengan pelaku bisnis(G2B), dan pemerintah dengan pemerintah itu sendiri(G2G). Beberapa hal yang disebutkan diatas didasari oleh definisi e- Goverment menurut Bank Dunia(The World Bank Group, 2001) : “e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government”. Layanan e-Government mengalami kemajuan dalam pengembangannya sayangnya pengguna e-Government masih rendah. Salah satu penyebabnya karena kurangnya kepercayan pada layanan e- Government, seperti yang dilaporkan oleh Uni Eropa dalam e-Goverment use in EU28 menjelaskan bahwa kurangnya kepercayaan adalah salah satu penyebab rendahnya pengguna layanan e-Government, mereka beranggapan interaksi antara masyarakat dan pemerintah menggunakan layanan e-Goverment bukan berarti bisa terhindar dari kejahatan oleh pihak sebagaimana berinteraksi secara konvensional. Salah satu potensi kejahatan dalam layanan e- Goverment adalah penyalahgunaan data pribadi masyarakat dan masalah keamanan penyimpanan data masyarakat, dikarenakan masih adanya lubang dalam layanan e- Goverment. Menurut Mayer, Davis, & Schoorman[1], trust in e- Government adalah keyakinan atau harapan seorang warga negara bahwa layanan e-Government akan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, walaupun warga negara tersebut tidak mempunyai kontrol atas kinerja layanan e-Government. Pada penelitian sebelumnya kepercayaan pada e-Goverment dibangun dari beberapa dimensi, menurut Papadopoulou, Nikolaidou, dan Martakos[2] setelah melakukan studi literatur menyatakan kepercayaan pada e-Government dibangun oleh 7 dimensi yaitu kepercayaan pada data yang tersimpan(Trust in Stored Data), kepercayaan pada pelayanan(Trust in Service), kepercayaan pada kualitas informasi(Trust in Information), kepercayaan pada sistem teknologi informasi e- Government(Trust in system), kepercayaan pada sistem transaksi(Trust in Transaction), kepercayaan pada instansi pemerintah penyedia layanan e-Government(Trust in Goverment organization), kepercayaan pada Institusi pendukung layanan e-Government(Institution – Based Trust). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh