ABSTRACT/ABSTRAK KEYWORDS: KATA KUNCI: SEJARAH ARTIKEL: Diterima pertama: Oktober 2015 Dinyatakan dapat dimuat : Desember 2015 141 PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA THE EFFECT OF FINANCIAL CHARACTERISTIC AND AUDIT FINDINGS ON THE PUBLIC WELFARE IN THE NORTH SUMATERA PROVINCE) Irfan Mangkunegara BPK RI, Indonesia irfan.mangkunegara@bpk.go.id One of the implications of desentralization is a performance measurement of local government. Local government peformance can be seen from the Evaluation of Local Government Performance score (Mustikarini & Fitriasari, 2012), effciency ratio (Marfana & Kurniasih, 2013) and the Human Development Index (Prasetyaningsih, 2015). HDI is also an indicator for public welfare, so it can be concluded that local government performance can be measured from the level of its public welfare. This research aimed to described the relationship between fnancial characteristics of local government and BPK’s audit fndings. It uses 34 data from local governments in North Sumatera from 2011 to 2013, and refers to research model that is composed by Prasetyaningsih (2015) . Research shows that fnancial characteristic of local government (total asset and capital expenditure) and audit fnding have signifcant effect to HDI in local government of North Sumatera Province within 2011-2013 period. Salah satu implikasi dari desentralisasi adalah pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012), rasio efsiensi (Marfana dan Kurniasih, 2013) dan Indeks Pembangunan Manusia (Prasetyaningsih, 2015). IPM juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kajian ini dilakukan untuk menggambarkan hubungan karakteristik keuangan pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan IPM. Kajian ini mengacu pada model penelitian yang disusun oleh Prasetyaningsih (2015) dengan data panel dari 34 pemerintah daerah di Sumatera Utara selama tahun 2011-2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifkan antara karakteristik keuangan daerah (total aset dan belanja) dan hasil pemeriksaan atas IPM di Pemerintah Daerah Sumatera Utara periode Tahun 2011-2013. Hasil pemeriksaan, kesejahteraan masyarakat, pengukuran kinerja, pemerintah daerah. audit fndings, public welfare, performance measurement, local government.