1 Regional Financial Performance Before and After ... (Djoko Susanto , Rudy Badrudin, Nuri Marlia) TB Vol. 19, No. 1, Juli 2018, hal. 1-14 http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb TELAAH BISNIS ISSN 1411-6375 (cetak) 2541-6790 (online) Regional Financial Performance Before and After The Regional Autonomy in Special Region of Yogyakarta Djoko Susanto, Rudy Badrudin , Nuri Marlia STIE YKPN School of Business, Yogyakarta, Indonesia e-mail: rudybadrudin.stieykpn@gmail.com Abstract The purpose of this study to examines and analyze differences the fnancial performance of local governments before and after decentralization. Through regional autonomy, local government has the authority to explore the role of the allocation of income and perform independently in setting development priorities. It is based on Law No. 23/2014 on Regional Government and Law No. 33/2004 on Financial Balance between Central and Local Government. The sample in this study were all districts in Special Region of Yogyakarta (DIY) in the period of 1994 to 2015. The sample used is districts in DIY namely Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman Regency, and Yogyakarta City. Data used in this research is secondary data. Data analysis using Paired Sample T - Test. These results indicate that there is no difference of fscal decentralization degrees in districts in DIY before and after regional autonomy; there is no difference of regional fnancial independence ratio in districts in DIY before and after regional autonomy; and there is differenc- es of regional fnancial in harmony ratio in districts in DIY before and after regional autonomy. Keywords: regional autonomy, regional fnancial performance Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi peran alokasi pendapatan dan melakukan secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Hal ini didasarkan pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada periode 1994 hingga 2015. Sampel yang digunakan adalah kabupaten di DIY yaitu Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data menggunakan Paired Sample T - Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat desentralisasi fskal di kabupaten di DIY sebelum dan sesudah otonomi daerah; tidak ada perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah di kabupaten-kabupaten di DIY sebelum dan sesudah otonomi daerah; dan ada perbedaan rasio keuangan daerah dalam keselarasan di kabupaten di DIY sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kata kunci: otonomi daerah, kinerja keuangan daerah