ANALISIS KESIAPAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Analysis on Readiness of Yogyakarta Forest Management Unit as Sub-National Public Service Agencies) Sulistya Ekawati, Fentie J. Salaka & Kushartati Budiningsih Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jalan Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia E-mail: sulistya.ekawati@yahoo.co.id; fentiesalaka@gmail.com; k.budiningsih@yahoo.com Diterima 21 Agustus 2017, direvisi 9 Januari 2018, disetujui 1 Februari 2018. ABSTRACT The institution of Yogyakarta Forest Management Unit (FMU) is considered still bureaucratic which makes it diffcult to respond quickly to problems related with fnancial management. Although Sub-National Public Service Agencies (SNPSA) is an independent fnancial management institution, but Yogyakarta FMU is not confdent yet to perform this scheme. This study aims to analyze some legislation related with independent fnancial management, formulate supporting legal instruments and provide institutional options for independent fnancial management that would be matched for Yogyakarta FMU. By using a qualitative analyse approach with a paradigm of critical legal theory the study showed that there was similiarity regarding principles of effeciency and effectiveness in forest and fnancial management carried out by FMU and SNPSA . However, in order to be independent, FMU needs to be self-suffcient through synchronization and revision of several regulations related with it. It is suggested that hybrid public organization as an independent fnancial management for FMU to gain political support from local governments, strong leadership, preparation of capable human resources and improvement on accounting management. Keywords: FMU; institutional; regulation; forest management; Sub National Public Service Agencies (SNPSA). ABSTRAK Bentuk kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta yang ada saat ini sangat birokratis, sehingga tidak dapat merespon permasalahan dengan cepat terkait pengelolaan keuangan. Selama ini ada keraguan KPH Yogyakarta untuk menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian bertujuan menganalisis beberapa peraturan perundangan terkait kelembagaan kemandirian KPH, merumuskan perangkat hukum pendukung kemandirian manajemen keuangan, dan memberikan pilihan kelembagaan untuk mendukung kemandirian KPH. Penelitian ini menggunakan paradigma critical legal theory dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan prinsip pengelolaan hutan oleh KPH dan pengelolaan keuangan oleh BLUD, yaitu prinsip efsiensi dan efektivitas. Kemandirian KPH perlu dilakukan melalui sinkronisasi dan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan KPH. Bentuk kelembagaan KPH hybrid public organization dalam bentuk BLUD perlu mendapat dukungan politik dari pemerintah daerah, kepemimpinan yang kuat, penyiapan sumber daya manusia yang kapabel dan perbaikan manajemen akuntansi. Kata kunci: KPH; kelembagaan; peraturan; pengelolaan hutan; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). ©2018 JAKK All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jakk.2018.15.1.1-18 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 15 No.1, Mei 2018 : 1-18 p-ISSN 0216-0897 e-ISSN 2502-6267 Terakreditasi No. 755/AU3/P2MI-LIPI/08/2016 1