187 PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, karena itu pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD. Kenyataan ini merupakan progesifitas dan ko- mitmen dalam hal memajukan dunia pendidikan. Sejak tahun 1994 pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelak- sanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan kemudian dikuatkan dengan diterbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pen- didikan Dasar Sembilan Tahun dan Pembe- rantasan Buta Aksara. Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan reformasi atau me- nyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi: (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. (2) Peru- bahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya 187 PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293 Abstract: Implementation Funds Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). This study describes the analysis of the implementation phase of the BOS program and identify the things that make the analysis program as found in the Elementary School (SD) Yayasan Bina Mitra rides Pekanbaru. This research uses descriptive qualitative method. Data were collected through interviews and further categorized according to the categorization of the stages of implementation. The things that affect the implementation of the model studied by adopting the evaluation. Model evaluation was conducted to determine whether the implementation of the program in accordance with the standards established program implementation. Further communication variables, resources, disposition, and bureaucratic structures (Edward, 1980) was used to analyze the factors that support and hinder the implementation of BOS. The results showed that the implementation of the BOS program at the implementation stage is generally characterized by a lack of practice in accordance with the provisions of the Implementation Guide BOS 2009. In addition to the administrative management of BOS in school yet less transparent and positive attitude of the school management. Abstrak: Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini mendeskripsikan analisis program BOS pada tahap pelaksanaan dan mengidentifikasi hal-hal yang menjadikan analisis program sebagaimana ditemukan di Sekolah Dasar (SD) Yayasan Bina Mitra Wahana Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi. Hal-hal yang mempengaruhi implementasi dikaji dengan mengadopsi model evaluasi. Model evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar- standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward, 1980) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BOS pada tahap pelaksanaan secara umum diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan sikap yang kurang positif dari pengelola sekolah. Kata Kunci: pelaksanaan program, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), transparansi