Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018 26 KEDUDUKAN HUKUM AKTA PPAT SETELAH TERBITNYA SERTIPIKAT KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH Oleh Made Putri Saraswati I Made Arya Utama Ida Bagus Agung Putra Santika Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : putrisaraswati92@gmail.com ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa akta PPAT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan sebagai alat pendaftaran guna perubahan data pendaftaran tanah. Ketika terjadi peralihan hak atas tanah, maka fungsi akta PPAT sebagai alat pendaftaran selesai dan menyisakan akta PPAT sebagai alat bukti perbuatan hukum. Begitu pula, bila terjadi peralihan hak berikutnya, maka akan menyisakan kembali akta PPAT sebagai alat bukti perbuatan hukum. Ada dua isu hukum yang dikaji terhadap kedudukan akta PPAT terkait dengan kewajiban PPAT menyimpan aktanya, yakni (1) kedudukan hukum akta PPAT yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat setelah mengalami peralihan hak berikutnya dan (2) tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah mengalami peralihan hak berikutnya terkait dengan kewajibannya menyimpan akta. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari kekosongan norma terhadap kedudukan akta PPAT yang membawa ikutan terhadap tanggung jawab PPAT terkait kewajibannya menyimpan akta. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa kedudukan hukum akta PPAT yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat setelah mengalami peralihan hak berikutnya dapat dikategorikan sebagai arsip inaktif, sedangkan terhadap akta PPAT untuk peralihan hak atas tanah berikutnya dapat dikategorikan sebagai arsip yang masih aktif. Akta PPAT dikategorikan sebagai arsip aktif selama 5 tahun, sedangkan sebagai arsip inaktif selama 30 tahun. Terhadap isi perbuatan hukum dalam akta yang sudah final menghentikan tugas produk hukum tersebut. Dalam hal akta PPAT telah mengalami peralihan hak berikutnya maka berhenti tanggung jawab PPAT, norma hukum sekalipun tidak beralih mengacu pada 30 tahun, terlebih lagi telah dialihkan. Kepastian terhadap kedudukan akta PPAT juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab PPAT. Tanggung jawab PPAT harus dibedakan antara tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dan tanggung jawabnya sebagai penyimpan dokumen negara, sehingga PPAT tidak berorientasi bertanggung jawab tanpa batas. Kata kunci : Akta PPAT, Alat Pendaftaran, Alat Bukti Perbuatan Hukum dan Peralihan Hak Atas Tanah. ABSTRACT According to Article 1 Number 4 and Article 2 section (1) Government Regulation Number 37 Of 1998, explained that PPAT deed have two function which are as evidence on legal action to land rights title and as a registration instrument for the data change of the land registration. When the transfer of land rights title occurs, the function of PPAT deed as a registration instrument is completed and leaves the PPAT deed as evidence on legal action to land rights title. Likewise, if the next rights transfer occurs, it will also re-leave another PPAT deed as evidence on legal action to land rights title. There are two legal issues were reviewed toward to the title of PPAT deed related to liability of PPAT to keep the deed, that is (1) the legal standing of PPAT deed which used as a basis of certificate issuance after the next rights transfer and (2) The liability of PPAT on the deed which encountered the next transfer of rights related to the PPAT obligation to keep the deed. The type of research used in this thesis is normative legal research refers to the void of norm according with the standing of PPAT deed after the land rights title transfer that connected to the responsible of PPAT which related to their liability on the deed. The research approach of this thesis consists by the statutory approach and conceptual approach. Acta Comitas (2018) 1 : 26 – 40 ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573