83 Volume 5, Nomor 1, April 2016 Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ... (Bayu Dwi Anggono) Jurnal RechtsVinding BPHN PEMBATASAN PENGAJUAN PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEAMANAN NASIONAL (Submission Limitaton on Local Electon Disputes at The Consttutonal Court and Its Implicaton on Natonal Security) Bayu Dwi Anggono Fakultas Hukum Universitas Jember Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur e-mail: bayu_funej@yahoo.co.id Naskah diterima: 8 Februari 2016; revisi: 6 April 2016; disetujui: 15 April 2016 Abstrak Muncul perbedaan tajam di publik terhadap Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat selisih perolehan suara dengan prosentase tertentu untuk dapat mengajukan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konsttusi. Kelompok pertama berpandangan MK adalah lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantf dan tdak boleh terkekang dengan Pasal 158. Kelompok lainnya berpendapat Pasal 158 merupakan UU yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tdak terkecuali MK. Tulisan ini akan membahas politk hukum hadirnya Pasal 158, bagaimana MK seharusnya menerapkan Pasal 158, dan implikasi kehadiran Pasal 158 terhadap jaminan keamanan nasional. Pembentuk UU merumuskan Pasal 158 atas pertmbangan mendorong terbangunnya budaya politk yang makin dewasa dalam proses Pilkada. Hadirnya Pasal 158 merupakan upaya untuk mencegah konfik melalui kepastan perkara sengketa yang dapat ditangani oleh MK yang akan berimplikasi kepada terpeliharanya jaminan keamanan nasional. Bersamaan penerapan Pasal 158 harus dibarengi optmalisasi penyelesaian perselisihan/pelanggaran Pilkada oleh lembaga di luar MK secara transparan, akuntabel, tuntas, dan adil. Pihak yang merasa dirugikan dengan pembatasan di Pasal 158 dapat mengusulkan kepada pembentuk UU untuk menghilangkan atau mengubahnya. Kata Kunci: sengketa pilkada, Mahkamah Konsttusi, keamanan nasional Abstract Sharp diferences emerged on the public to Artcle 158 of the Electon Law about certain votes percentage margin requirements to be able to dispute the electon results to the Consttutonal Court. The frst group believes the consttutonal court is a judicial insttuton that is trusted to enforce substantve justce and should not be constrained by Artcle 158. Another group argues that Artcle 158 is stll applicable law and binding on all the people of Indonesia, including the Consttutonal Court. This paper will discuss the legal politcal of the presence of Artcle 158, how the Consttutonal Court should apply Artcle 158 and the implicatons of the law on natonal security. The formulaton of the Artcle 158 was based on the consideraton of promotng the politcal culture development and to make it more mature in the electoral process. The presence of Artcle 158 is an efort to prevent conficts through providing legal certainty on what disputes can be dealt by the Consttutonal Court. This will have implicaton on the maintenance of natonal security.The applicaton of Artcle 158 should be done together with optmizaton of resoluton on dispute /electon violatons by insttutons outside the Consttutonal Court in a transparent, accountable, thorough, and fair way. Those who feel harmed by the restrictons in Artcle 158 may propose to the legislature to remove or change them. Keywords: electon disputes, the Consttutonal Court, natonal security