Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 17 No.2, Agustus 2020: 117-135 p-ISSN 1979-6013 e-ISSN 2502-4221 Terakreditasi Nomor 21/E/KPT/2018 IMPLEMENTASI PINJAMAN TUNDA TEBANG HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BLORA DAN KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH (Implementation of Loan for Delaying Timber Harvesting for Private Forest in Blora Regency and Wonosobo Regencies, Central Java Province) Duhita Herlyn Lusiya 1 , Dudung Darusman 2 , & Nunung Nuryartono 3 1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Multidisplin, Institut Pertanian Bogor, Jl. Padjajaran, Baranangsiang, Bogor 16144, Indonesia; E-mail: duhita.lusiya@yahoo.com 2 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; E-mail: dudungdarusman@gmail.com 3 Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; E-mail: nnuryar@gmail.comd Diterima 23 Oktober 2017, direvisi 27 Juli 2020, disetujui 27 Juli 2020 ABSTRACT Loan for delaying timber harvesting known as Pinjaman Tunda Tebang (PTT) launched by the government to help forest farmer in order to fulfll their needs. This program is designed to delay the harvesting of young trees till can reach the cycle age for optimum sustainability and economic value. The study aims to determine farmer’s understanding and loan implementation based on PTT principle in Blora and Wonosobo Regencies by using quantitative approach and descriptive statistics analysis. Data collection was carried out through interviews and questionnaires to 222 respondents. The results showed that understanding of the debtor farmers are among others: the loan process is complicated and time-consuming, lack of commitment to the contract, useful loan, and satisfy with loan mechanism compared to middlemen. Implementation of PTT related to the “appropriate subject” and “appropriate location” is in accordance with the provisions. However, there is still disobedience to some commitments, such as “appropriate activity” commitment by harvesting the collateral tree before the contract ended, non-smooth repayment of loans by some farmers on the “appropriate disbursement and repayment” commitment. The study recommends: a) bureaucratic and procedural mechanisms improvement to accelerate the process, precise, and useful; b) improvement of rules or procedures related the harvesting due to force majeure such as pest and disease attack and its protection, feld assistants, as well as feld technical guidance, especially the resilience of tree label. Keywords: Private forest; farmer commitment; loan for delaying timber harvesting; principle of loan. ABSTRAK Pinjaman Tunda Tebang (PTT) telah diluncurkan oleh Pemerintah untuk membantu petani hutan rakyat dalam memenuhi kebutuhannya. Esensi program ini untuk menunda tebang pohon berumur muda sehingga mencapai umur daur untuk kelestarian dan nilai ekonomi yang optimal. Penelitian bertujuan menjelaskan pemahaman petani terhadap PTT dan bagaimana implementasinya berdasarkan prinsip PTT di Kabupaten Blora dan Wonosobo. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dan analisis statistik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 222 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman petani debitur antara lain proses pinjaman rumit dan membutuhkan waktu lama, kurangnya komitmen terhadap kontrak, manfaat pinjaman bernilai positif, dan puas dengan mekanisme pinjaman dibanding tengkulak. Implementasi PTT terkait Tepat Pelaku dan Tepat Lokasi sudah sesuai ketentuan. Masih ada ketidak-taatan komitmen pada Tepat Kegiatan dengan menebang pohon agunan sebelum jatuh tempo dan ketidak-lancaran pengembalian pinjaman beberapa petani pada Tepat Penyaluran dan Pengembalian. Rekomendasi: a) perlu perbaikan mekanisme birokrasi dan prosedural yang cepat, tepat, dan bermanfaat; b) penyempurnaan aturan atau prosedur pinjaman terkait tebangan ©2020 JPSEK All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. doi: http://dx.doi.org/10.20886/jpsek.2020.17.2.117-135 117