AZWARDI; SUKANTO, Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan ...…......... ISSN 1829-5843 29 EFEKTIFITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN AZWARDI; SUKANTO Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang-Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia ABSTRACT This study aims to acquire an overview of the distribution of funds allocation in rural South Sumatra Province, and its relationship with the level of poverty. Data used time series data from 2006 to 2012. Statistical method used is qualitative and quantitative, with a simple regression model. The results showed that the Rural Fund Allocation (ADD) is not in accordance with the applicable provisions. When viewed from the extended to the year 2012 no one ever meets the applicable provisions (at least 10% of funds for revenue minus expenses plus tax officials). However, the district has been doing distributing ADD showed increasing, when in 2006 of 35.71%, increasing to 90% in the year 2012 This is due, government regulations on the ADD does not provide sanctions for non-distribution returning ADD. When an area it has not been able to estimate ADD provincial and central government can do strictly the sanctions. Simple regression results indicate a negative influence on the level of poverty among ADD, as well as the simulation results with ADD at least 10% of the poverty even show a negative correlation. Keywords : Distribution of Funds Allocation, Poverty . PENDAHULUAN Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa (Muhi, 2012). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN Journal of Economic & Development HAL: 29 - 41