JIEET: Volume 01 Nomor 02, 2017 (Journal Information Engineering and Educational Technology) ISSN : 2549-869X 83 Faktor Adopsi Layanan E-Government Jenis Layanan Transaksi Rahadian Bisma 1 1 Teknik Informatika – Universitas Negeri Surabaya 1 Rahadianbisma@unesa.ac.id E-Government terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan public dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun masih rendahnya tingkat penerimaan dan pemanfaatan layanan e-government pada negara berkembang. Pehahaman masyarakat terhadap egovernment belum dapat menjamin bahwa masyarakat bersedia menggunakannya. Sehingga petensi kerugian dalam investasi egovernment akan muncul. Penelitian ini berusaha menemukan factor yang mempengaruhi individu pengguna untuk meningkatkan layanan egovernment terutama jenis layanan transaksi yang disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS yang melibatkan 93 responden dan menghasilkan faktor social norm (norma social) yang mempengaruhi penggunaan egovernment jenis layanan transaksi. Kata Kunci— Mobile Learning, pengaruh, perguruan tinggi. I. PENDAHULUAN Perkembangan egoverment di saat ini sedang marak, hamper seluruh pemerintah daerah di Indonesia berusaha menerapkan egovernment untuk meningkatan efektifitas, transparansi , kualitas kerja, efisiensi administrasi layanan public, memperluas jangkauan layanan pemerintah, meningkatakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.[1] Saat ini banyak pemerintah daerah membangun IT dan website untuk memberikan informasi kepada public. Kenyataan di lapangan sebagian besar inisiatif layanan egovernment di negara berkembang tidak dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat meningkatkan partisipasi kepada egovernment terutama pada layanan transaksi. Rendahnya tingkat adopsi layanan egovernment ini menjadi masalah yang penting, accnture (2003) menyatakan bahwa manfaat egovernemt ditentukan oleh banyak dan seberapa maksimal sebuah layanan egovernment digunakan oleh masyarakat. Beberapa factor yang menyebabkan kegagalan e- government di negara berkembang dikarenakan beberapa factor antara lain desain sistem yang tidak sesuai dengan kondisi actual pada negara tersebut [2] Di Indonesia indiatif pembangunan sistem layanan egoverment hamper seluruhnya bersidat top-down, dan seluruh inisiatif pembangunan berasal dari pemerintah belum melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman alur yang digunakan di birokrasi pemerintah menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat penerimaan layanan transaksi layanan egovernment. Sistem e-government dikelompokkan berdasarkan level interaksi pengguna aplikasi e- government. Level interaksi adalah pembagian kelompok pengguna sistem e-government. Level interaksi berdasarkan tingkat kompleksitas pengembangan dan fasilitas yang disediakan untuk melayani masyarakat antara lain level informasi, level interaksi, level komunikasi, dan level integrase (Baum & Di Maio, 2000). Namun penelitian ini berfokus pada layanan transaksi, dimana e-government digunakan sebagai sarana untuk bertransaksi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian terdahulu di Taiwan terhadap adopsi penerimaan e-government pada kasus pengajuan dan pembayaran pajak menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan perceived usefulness, perceived ease of use, trust, compatibility, external influence, interpersonal influence, self-efficacy, dan facilitating condition sebagai indicator untuk meningkatkan layanan pemerintahan online [3] . Penelitian lain mengenai penilaian adopsi masyarakat pada egoverment di Gambia dan menghasilkan bahwa faktor yang memperngaruhi masyarakat Gambia dalam mengadopsi e-government adalah kualitas sistem informasi, kualitas informasi, perceived usefulness, dan perceived easy of use [4]. Desain sistem dan manajemen layanan e- government harus menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah wajib mendesain sistem e- government dengan memahami mengapa pengguna bersedia menggunakan sistem e-government dan mengapa sebagian besar masyarakat yang lain tidak bersedia atau belum memanfaatkannya. Serta mengetahui bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem e-government selama ini. Sehingga dapat diketahui faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerimaan user terhadap aplikasi e-government?. Pengetahuan ini sebagai landasan pengembangan dan manajemen layanan e-government yang dapat diterima masyarakat dan merupakan latar belakang penelitian ini. II. LITERATUR REVIEW A. E-Government Kementrian komunikasi dan informatika mendefinisikan e- government sebagai “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan”. Tujuan dari e-government merupakan perpaduan dari kumpulan TIK, sehingga dengan perkembangan teknologi membuat suatu koneksi digital yaitu :1) E- Government anak menghubungan antar departemen. 2) Menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. 3) Menghubungkan antara pemerintah dan bisnis. 4) Menghubungkan antara komunitas, social dan perkembangan ekonomi [2]. Di Indonesia, strategi implementasi e-government yang dilakukan oleh kemenkominfo untuk meningkatkan kualitas e- government berfokus pada empat aspek antara lain : peraturan dan kebijakan; organisasi dan lembaga; aplikasi; dan