Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 291 CosmoGov , Vol.2 No.2, Oktober 2016 PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Ratnia Solihah Siti Witianti Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran e-mail: ratnia@unpad.ac.id ABSTRAK Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan. Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR, serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi. Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut. Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, fungsi legislasi ABSTRACT Legislative function DPR for the period 2014-2019 is the embodiment of the Parliament as the holder of the power to make legislation, which in practice is considered low when compared with the implementation of the budget functions and monitoring functions. It can be seen through new legislation produced by the House of Representatives from 2015 until 2016 are far from the target of the national legislation has been determined.Less optimal legislative function which is run by the Parliament is considered by several things, ranging from the recruitment of legislative candidates by political parties less attention to the level of education, experience and capability as incumbent legislators, lack of ability or skill human resources legislators in understanding the substance of the Act, has not been understood and implemented mechanism of action of the Parliament and legislation related to his duties as members of Parliament, and not maximal utilization of technical and administrative facilities by members of Parliament in carrying out legislative process. Besides the factors of cooperation among members of Parliament in formulating and shaping policy, the occurrence of interests in the legislative process in the House of Representatives as well as the provisions of Law No. 17 of 2014 regulating tasks Legislation Agency, with the loss of one of the tasks authorized Legislation Council