Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 1 April 2019, h. 27-39 27 Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Rinaldy Bima, 1 Muhammad Kamal, 2 Hardianto Djanggih 3 1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, E-mail: muhrinaldy.bima@umi.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, E-mail: kamal.hidjaz@yahoo.co.id 3 Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai, E-mail: hardianto.djanggih@gmail.com Info Artikel Abstract Masuk : 20 Pebruari 2019 Diterima : 28 April 2019 Terbit : 30 April 2019 Keywords : Legitimacy; Inquiry Right; House of Representatives; Corruption Eradication Commission. This study analyzes the legitimacy of the inquiry right by People`s Representatives Council of the Republic of Indonesia, with a focus on the right of inquiry against the Corruption Eradication Commission. It uses a normative legal research that applies statutory approach and conceptual approach. The results of the study indicate that the legitimacy of the People`s Representatives Council inquiry rights to the Corruption Eradication Commission is not only based on the decision of the Constitutional Court Number 36 / PUU-XV / 2017, but must fulfill the elements as Article 79 paragraph (3), Article 199 and Article 201 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2014. This study suggests the need for various efforts to strengthen the existence of the Corruption Eradication Commission as an independent institution, and free from the influence of any power, given its existence is very important for Indonesia with a high level of corruption. Abstrak Kata kunci: Legitimasi; Hak Angket; Dewan Perwakilan Rakyat; Komisi Pemberantasan Korupsi. Corresponding Author: Muhammad Rinaldy Bima, muhrinaldy.bima@umi.ac.id DOI : 10.2484/KP.2019.v41.i01.p03 Artikel ini menganalisis legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan fokus permasalahan pada hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, namun harus memenuhi unsur- unsur sebagaimana Pasal 79 ayat (3), Pasal 199, dan Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya berbagai upaya penguatan terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga yang independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, mengingat keberadaan KPK sangat penting bagi Negara Indonesia dengan tingkat korupsi yang masih tinggi.