99 PEMERIKSAAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH PRAPERADILAN DALAM KONSTELASI PANCASILA Ariesta Wibisono Anditya 1 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Jalan Sosio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman, DIY Abstract Indonesian supremacy of law principle is the ground rule to control the democracy fow in society. In order to do so, Pretrial institution is introduced. Pretrial, under Constitution Court Session Number 21/PUU-XII/2014, also has a jurisdiction in examining suspect naming procedure by investigator.Despite being regulated, there was found in which judgemade decision to name a suspect, whereas the provision instructed the judge to only take measure and examine suspect naming by investigator, therefore undermining given regulation.Tis conceptual research conducted under normative method. Historical, grammatical, concept and case approach also applied. Te result demonstrates that evaluating suspect naming could support and undermine Pancasila simultaneously. Terefore, to enforce better law regarding such is to pass the regulation under legislative consent which will put more power to enforce. Keywords : pretrial; Pancasila; suspect naming; democracy Abstrak Praperadilan hadir sebagai bentuk pengawasan terhadap peran penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan kewenangan salah satunya untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Wujud kontrol yang demikian ternyata tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim dengan baik. Peristiwa yang menjadi bukti luputnya penerapan pemeriksaan sah atau tidaknya tersangka salah satunya ditunjukkan dengan adanya hakim Praperadilan memerintahkan menetapkan tersangka yang melampaui batas kewenangan hakim Praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan filosofis, gramatikal, konsep dan kasus. Hasil menunjukkan bahwa wewenang Praperadilan dalam menentukan sah atau tidaknya tersangka dapat mendukung, tetapi sekaligus dapat juga menjadi alat peruntuh demokrasi Pancasila. Oleh karenanya, diperlukan tindakan lebih lanjut oleh lembaga legislatif agar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mengikat dan memaksa melalui perantara undang-undang. Kata kunci : praperadilan; Pancasila; penetapan tersangka; demokrasi 1 Alumni Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat korespondensi:ariesta.wa@gmail.com.