45 E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset Masyarakat di Kecamatan Jatinangor Risna Resnawaty dan Muhammad Fedryansyah Abstrak The pattern of top-down development often create new problems for society, among others, issues of poverty that occurred in the area of education Jatinangor. The local community were marginalized by the regional changes. Agriculture areas which is the place for working has transformed into educational and residential areas. The change didn’t considering the ability of society to change in accordance with the expected development. Various programs of addressing poverty has been done by the government but the level of unemployment and poverty in the region Jatinangor not significantly reduced. The low level of education of the community in reality that is ironic for an area which has five colleges of higher education. To overcome these problems, Community development is one strategy for urban poverty reduction, Jatinangor has community-owned assets as capital that can be used to reduce the problems of poverty. There are two important issues relating to existing assets include “optimalization” strategy purposes to improve the functioning of the asset in improving the quality of life and solving problems of poverty, as well as the “revitalization” strategy purposes to improve existing assets or deemed less support or be the cause of the problem of poverty itself. Keywords: Community Development, Assets Based Community Development, Poverty Reduction. Pendahuluan Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan serius di provinsi Jawa Barat khusus- nya di Kabupaten Sumedang. Secara umum, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih tinggi. Persentasenya masih di atas rata-rata provinsi dan pusat. Dari persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi dan pusat rata-rata 8 persen, di Kabupaten Sumed- ang mencapai 12 persen. Secara khusus di kawasan kecamatan Jatinangor, gambaran kemiskinan terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam struktur pekerjaan. Sektor pertanian kini sudah tidak lagi mendominasi mayoritas profesi pekerjaan masyarakat Jatinangor. Kini secara revolusi telah terjadi peralihan menjadi sektor non pertanian seperti buruh/karyawan (23,9 %), PNS/TNI (22,5 %) serta wirausaha (21,1 %). Penduduk dengan mata pencahariaan yang telah disebutkan di atas persentasenya adalah 70%. Hasil sensus tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor yang meliputi 12 desa menunjukkan bahwa lebih dari 21% penduduk di Jatinangor adalah penganggur atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas. Secara geografis, wilayah Jatinangor termasuk kawasan strategis yang menuju ke area perkotaan karena wilayahnya yang strategis dalam mendirikan atau memperluas lapangan peker- jaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lapangan pekerjaan seperti usaha jasa, rumah makan, hotel dan lain-lain. Berdasarkan studi penelitian Theresia (1998) menunjukkan bahwa keberadaan empat perguruan tinggi di Jatinangor mempengaruhi banyaknya lapangan pekerjaan yang ada. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Mardianta (2001) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi seperti kegiatan penyerapan tenaga kerja lebih banyak dilakukan oleh pendatang (68,5 %) daripada penduduk lokal (31,5 %). Pendidikan para pekerja di Jatinangor memperlihatkan bahwa hampir 50% berlatar belakang pendidikan dengan tingkat lulusan SD dan hanya 4,1% lulusan per- guruan tinggi (Forum Jatinangor, 2004). Melihat pada potensi dan masalah yang ada di kawasan Jatinangor, terutama terkait den- gan masalah penanggulangan kemiskinan perkotaan, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang telah mengeluarkan kebijakan khusus yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Vol. 5 No. 1 Juni 2016