PATIK : Jurnal Hukum https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik Volume 10 Nomor 01, April 2021 Page : 15 - 24 p-issn : 2086 - 4434 PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat Page 15 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENAWARKAN PEKERJAAN PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO: 70/Pid.Sus/2019/PN BJN) Andreas Bilian Simanjuntak, July Esther, Herlina Manullang Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen julyesther@uhn.ac.id Abstrak Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kesusilaan atau melawan hukum dan menjadi masalah yang rumit oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus dari masyarakat. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online (Studi Kasus Putusan No 70/Pid.Sus/2019/PN Bjn). Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam perkara putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn Bjn, Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpebuhi dan dakwaan kedua Pasal 296 KUHP dan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Maka Jaksa hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama satu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Perlu penindakan secara tegas terhadap pelaku prustitusi online, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana prostitusi online mendapatkan efek jera. Kata kunci : Dakwaan, Prostitusi online, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Abstract Prostitution in Indonesia is considered decency or against the law and is a complicated problem, therefore this problem really needs special attention from the public. What is the Criminal Accountability of Perpetrators Who Offer Online Prostitution Jobs (Case Study of Decision No. 70 / Pid.Sus / 2019 / PN Bjn). As for this research, the method of analysis is carried out to collect data by means of literature study. In the case of decision Number 70 / Pid.Sus / 2019 / Pn Bjn, the prosecutor charged the defendant with the first indictment, namely Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No.11 of 2008 concerning ITE and the elements in the article have been fulfilled and the second indictment of Article 296 of the Criminal Code and the elements in the indictment have been fulfilled. The Panel of Judges did not find anything that could abolish criminal responsibility as a justification and excuse, so the defendant had to be accountable for the act and because the defendant was able to be responsible he had to be found guilty and sentenced to imprisonment for one 1 (one) year 2 (two) months. It is necessary to take firm action against perpetrators of online prostitution, it is hoped that Law Enforcement Officials, especially Judges, will provide severe sanctions so that online prostitution offenders will have a deterrent effect. Keywords: Indictment, online prostitution, Crime, Accountability