163 JPPKMI 2 (2) (2021) JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jppkmi Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan dan Sanksi Layanan dengan Kemauan Membayar Premi ( Willingness To Pay ) Peserta Mandiri (PBPU) Nilam Winda Amelia Wahyuni 1 * , Sri Widodo 1 1 Universitas Respati Indonesia, Indonesia Info Artikel ________________ Sejarah Artikel: Diterima Agustus 2021 Disetujui Desember 2021 Dipublikasi Desember 2021 ________________ Keywords: Willingness to Pay, PBPU Participants, BPJS Health ____________________ URL: https://journal.unnes.ac.i d/sju/index.php/jppkmi /article/view/52428 _____________________ Abstrak ___________________________________________________________________ Target cakupan kesehatan semesta atau Universal High Coverage (UHC) menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Dari data peserta mandiri di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan april tahun 2021 adalah sebanyak 994.859 jiwa atau sebesar 5,7% dan peserta mandiri (PBPU) yang menunggak sampai dengan bulan april tahun 2021 adalah sebanyak 256.954 jiwa atau sekitar 25.8% dari total kepesertaan mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Peserta mandiri (PBPU) yang tidak dapat membayarkan kewajibannya setiap bulan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya. Sehingga jika terjadi tunggakan, peserta mandiri (PBPU) tidak dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan kesehatan, pemilihan kelas perawatan dan sanksi layanan dengan kemauan membayar (willingness to pay) peserta mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dengan populasi penelitian sebanyak 112 Peserta Mandiri (PBPU) di Provinsi DKI Jakarta. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak statistik untuk uji chi square. Hasil Penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel pelayanan kesehatan dengan p value=0,013 dan variabel sanksi layanan dengan p value 0,042 yang artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang bermakna dengan kemauan membayar premi, sedangkan variabel pemilihan kelas perawatan memiliki p value=1,00 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan dengan dengan kemauan membayar premi. Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan menjaga kualitas mutu dan layanan kesehatan di FKTP dan FKRTL agar peserta JKN dapat merasakan manfaat yang lebih maksimal dalam pelayanan kesehatan dan pemantauan terhadap Fasilitas Kesehatan yang meminta biaya atas layanan yang didapatkan peserta dan Kepada BPJS Kesehatan dapat memperpanjang program cicilan bagi peserta PBPU yang menunggak. Abstract ___________________________________________________________________ Universal High Coverage (UHC) targets ensure that all people have access to quality and effective promotive, preventive, curative and rehabilitative health services. From data on independent participants in DKI Jakarta Province until April 2021, there were 994,859 people or 5.7% and independent participants (PBPU) who were in arrears until April 2021 were 256,954 people or around 25.8% of the total independent participants. (PBPU) in DKI Jakarta Province. Independent participants (PBPU) who cannot pay their obligations every month, the participant's guarantee is temporarily suspended until the 1st of the following month. So if there are arrears, independent participants (PBPU) cannot access BPJS Health services. The purpose of this study was to determine health services, selection of treatment classes and service sanctions with willingness to pay independent participants (PBPU) in DKI Jakarta Province. The type of research used is quantitative research with a cross sectional design, with a study population of 112 Independent Participants (PBPU) in DKI Jakarta Province. Data were obtained using a questionnaire and analyzed using statistical software for the chi square test. The results of this study indicate that the health service variable with a p value = 0.013 and the service sanction variable with a p value of 0.042 which means that the second variable has a significant relationship with the willingness to pay premiums, while the treatment class selection variable has a p value of 1.00 which means that meaning that there is no significant relationship with willingness to pay premiums. The suggestion in this study is that the Head of the Service can provide guidance and supervision of the quality and quality of health services in FKTP and FKRTL so that JKN participants can experience maximum benefits in health services and monitoring of Health Facilities that ask for fees for services obtained by participants and to BPJS Kesehatan can extend the installment program for PBPU participants who are in arrears. © 2021 Universitas Negeri Semarang * Alamat korespondensi: Jl. Bambu Apus 1 No.3, Cipayung, Jakarta Timur, 13890 E-mail: nilamwinda@gmail.com