Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 2 Nov 2021 Halaman 350-359 P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516 Diterbitkan Oleh Universitas Semarang Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 350 PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Tasya Nafiisah, Muhamad Amirulloh, Tasya Safiranita Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia. tasya17012@mail.unpad.ac.id muhamad.amirulloh@unpad.ac.id tasya_safiranita@yahoo.com ABSTRACT This paper aims to analyze a protection of a good registered brand in the principle used as a reference in the use of authority for the administration of government. The research method used is a legal normative juridical method with specifications of analytical description that studies and examines brand violations associated with the Brand Law and Geographical Indications. Based on the results of the study, it was concluded that the owner of the right to a legitimate brand under Article 3 of the Brand Law and Geographical Indication is entitled to legal protection from the Government. This legal protection can be in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. Then against the violator of the right to the brand must be proven to have committed a violation which then if it has been proven then must be held accountable for his actions. Liability can be in the form of brand cancellation because the violator of the right to the brand has an element of bad faith towards the brand that has been registered and if proven to cause a number of losses to the registered brand then the violator of the right to the brand must make damages. Key word: Brand, rights to brand, brand violance ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis suatu pelindungan atas merek terdaftar yang baik dalam prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang bagi penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif hukum dengan spesifikasi bersifat deskripsi analitis yang mempelajari dan meneliti pelanggaran merek dihubungkan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pemilik hak atas merek yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Pelindungan hukum ini dapat berupa pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Kemudian terhadap pihak pelanggar hak atas merek harus terbukti telah melakukan pelanggaran yang kemudian apabila telah terbukti maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa pembatalan merek karena pelanggar hak atas merek memiliki unsur itikad tidak baik terhadap merek yang telah terdaftar serta apabila terbukti