Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015 113 TELAAH KRITIS TERHADAP INKONSISTENSI KONSEP HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ujang Charda S. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Subang E-mail: ujangch@gmail.com Abstract Act No. 13 of 2003 provides a formula, that the employment relationship occurs because of an agreement the work done by workers and employers that contains elements of employment, orders, and wages. If the work is not based on the employment agreement and is not done by workers with employers, and not mampunyai these three elements, meaning not the employment relationship. Meanwhile, the formulation of the employment agreement severely restricts the legal subject in the employment relationship, the employee who works on businessmen and entrepreneurs who run the company, either hers or not. The problem is if there are people who employ other people, but not currently in running the company, then the other person is not the workers covered by Act No. 13 of 2003. It is very clear formulation of Act No. 13 of 2003 do not understand the legal concepts of the subject law labor relations, should not the employer who become the subject of law but employers. Keywords: Inconsistency; Employment and Labour. Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Apabila yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian kerja serta tidak dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, dan tidak mampunyai ketiga unsur tersebut, berarti bukan hubungan kerja. Sementara itu, rumusan perjanjian kerja sangat membatasi subjek hukum dalam hubungan kerja, yaitu pekerja yang bekerja pada pengusaha dan pengusaha yang menjalankan perusahaan, baik miliknya atau bukan. Masalahnya apabila ada orang yang mempekerjakan orang lain, tetapi tidak sedang dalam menjalankan perusahaan, maka orang lain itu bukan pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tampak sekali perumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kurang memahami konsep hukum mengenai subjek hukum hubungan kerja, seharusnya bukan pengusaha yang menjadi subjek hukum tetapi pemberi kerja. Kata Kunci: Inkonsistensi, Hubungan Kerja, Ketenagakerjaan.