IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PAJAK GOLF) Benny Gunawan Ardiansyah Politeknik Keuangan Negara STAN bennygunawan.ardiansyah@gmail.com INFORMASI ARTIKEL Diterima Pertama 11-10-2017 Dinyatakan Diterima 19-01-2018 KATA KUNCI: Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah, Pajak Golf, Putusan MK ABSTRACT The political changes of the Indonesian government, which took place in the era of "great decentralization", created the decentralization of power. In the fiscal decentralization, the local governments has the power to manage theirs’ finances, including tax collection, with some restriction. But, actually local governments can levy taxes only if there are any assignment from the legislators or conducted by the constitution. Interpretation of taxable objects by some local governments produced the double taxation, local government taxes and central government taxes. The extent of local tax objects potentially leads to the kind of double taxation, such as golf taxes. The Constitutional Court's decision on golf taxes may have implications for the legitimacy of Indonesia's tax regulations. Meanwhile, the construction of tax law encountered any problems, such as the legislators’ mind of state, tend to be undemocratic, tortuous and any potential overlap of double taxation in Indonesia. The filing of a case to the Constitutional Court is become the alternative ways used by the taxpayer to avoid burdensome tax burden. ABSTRAK Perubahan politik pemerintahan Indonesia, yang terjadi pada era “big bang decentralization”, mendesak adanya desentralisasi kekuasaan. Dalam hal desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri, termasuk pemungutan pajak, meskipun dengan pembatasan yang tidak fleksibel. Pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak jika ada pendelegasian dari legislator nasional atau diamanatkan oleh konstitusi. Intepretasi obyek pajak oleh beberapa Pemerintah Daerah mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak ganda, yaitu objek pajak daerah sekaligus objek pajak pusat. Ekstensifikasi objek pajak daerah berpotensi munculnya pajak ganda tersebut, misalnya pajak golf. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pajak golf dapat berimplikasi terhadap legitimasi peraturan perundang- undangan pajak di Indonesia. Sementara itu, penyusunan dan intepretasi hukum pajak menghadapi beberapa kendala, misalnya adanya kerancuan berpikir, cenderung tidak demokratis, berliku-liku dan terkesan tumpang tindih. Hal-hal tersebut mengakibatkan tingginya potensi pengenaan pajak ganda di Indonesia. Pengajuan kasus ke MK merupakan metode alternatif yang digunakan Wajib Pajak untuk menghindari pembeban pajak yang memberatkan. Halaman 1 brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)