© 2020 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. MEN- SUPPORT KINERJA BUMDES KAYUAMBON, KABUPATEN BANDUNG BARAT Soffan Marsus 1* , Alma Ariz Naini 2 1) Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN 2) Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN Article history Received : diisi oleh editor Revised : diisi oleh editor Accepted : diisi oleh editor *Corresponding author Email : soffanm@pknstan.ac.id Abstraksi Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah saat ini menerapkan strategi kewirausahaan desa dengan memberi kewenangan kepada desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini sejalan dengan kecenderungan global dalam pemerintahan yang dikenal sebagai New Public Management (NPM). Sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), penulis melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sekaligus action research untuk membantu menata usahakan persediaan pada BUMDes Desa Mart Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung. Meskipun telah dilakukan pembelian aplikasi, penataan persediaan akseptasi teknologi dalam bentuk penggunaan aplikasi tersebut masih terkendala. Kendalanya adalah sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), BUMDes Desa Mart masih memiliki berbagai keterbatasan seperti kompetensi serta pengalaman sumber daya manusia. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa pelatihan atau program pengabdian masyarakat dari kampus, diharapkan dapat membantu BUMDes dapat mengejar ketertinggalan dari perusahaan pesaing. Kata kunci: Akseptasi Teknologi, Aplikasi Persediaan, UMKM Abstract To improve the welfare of village communities, as the implementation of the Village Law No. 6 of 2014, the government is currently implementing a strategy of village entrepreneurship by giving the village authority to form a Village- Owned Enterprise (BUMDes). This strategy is in line with the global trend in governance known as the New Public Management (NPM). As part of the student work lecture (KKM), the writer conducts community service and action research to help administer the inventory at BUMDes Desa Mart Desa Kayuambon, Kabupaten Bandung. Although they have purchased an application to manage inventory, it turns out that technological acceptance in the use of the application is still hampered. Because, as a small and medium enterprise (SME), BUMDes Desa Mart still has various limitations such as lack of competence and experiences of human resources. Assistance from government in form of training or from university in form of community service programs, at least can help BUMDes immediately catch up with competing companies. Keywords: Technology Acceptance, Inventory Application, Small and Medium Enterprise © 2020 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved PENDAHULUAN Waktu berjalan, hari berganti, pemerintahan suatu negara terus berubah. Di negara kita, Presiden telah berganti tujuh kali dari mulai Presiden Soekarno sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo. Strategi perubahan negara agar semakin sejahtera juga terus berubah dan berkembang. Pelaksanaan pembangunan pedesaan oleh pemerintah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, saat ini menerapkan strategi mewirausahakan desa dengan memberi kewenangan untuk membentuk lembaga bisnis yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini sejalan dengan kecenderungan dalam pemerintahan pada tingkat global yang dikenal sebagai New Public Management (NPM). Salah satu buku berpengaruh terkait tren NPM ini adalah karya David Osborne dan Ted Gaebler yaitu Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992). Maraknya implementasi pendirian BUMDes membawa kita pada kesimpulan bahwa pada dekade kedua abad 20 ini, ide mewirausahakan birokrasi di Indonesia telah masuk sampai ke pelosok- pelosok desa dan menjadi salah satu kebijakan yang