PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM Selly Margaretta Manurung 1 , Haposan Banjarnahor 2 1 Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam 2 Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam email: pb150810163@upbatam.ac.id ABSTRACT Tax is the biggest source of income in Indonesia in financing development. Efforst to maximize state revenue cannot be depend rely on by the role of the Director General of Taxes or Tax Officials, but also the active role of taxpayers. The purpose of the this study is to find empirical evidence about the influence of tax audits, tax collections and taxpayer compliance on tax revenue. The sample used in this study was 100 respondents. The data collection method uses basic data of obtained from the Questionnaire distribution to research respondents. The data collected in this study is multiple linear regression analysis with the using SPSS. The results of the study showed that tax audits, tax colletion and taxpayer compliance in silmutan and partial have a significantly effect on tax revenue. Tax audits has not an effect on tax revenue. Tax collection has an effect on tax revenue. Taxpayer compliance has an effect on tax revenue. Keywords: Tax Audits, Tax Collection, Taxpayer Compliance and Tax Revenue PENDAHULUAN Salah satu penerimaan terbesar negara Indonesia ialah pajak. Sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak pusat maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai expendite negara seperti pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Negara sangat membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk merealisasikan itu pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat. Indonesia mampu melakukan pembangunan yang signifikan bagi kesejahteraan bangsa. Namun dengan adanya permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintahan yang negatif khususnya terhadap proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak membuat efek negatif bagi keberlangsungan pembangunan dan lebih mempengaruhi sikap masyarakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkannya kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi tugas pemerintah, yakni pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya (Susyanti, 2015). Selain itu, wajib pajak sering berbuat curang dalam pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, untuk menguji kepatuhannya perlu dilakukan pemeriksaan. Jika ditemukannya pelanggaran formal dalam hasil pemeriksaan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan surat tagihan pajak. DJP dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak yaitu official assessment systems. Produk hukum yang dapat dihasilkan dalam pemeriksaan pajak adalah yang berisi