Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 4 , No. 2, Desember 2021, pp. 162 - 169 162 E-ISSN 2622 - 0253 http://ojs.stiami.ac.id jurnal.transparansi@stiami.ac.id / transparansijournal@gmail.com Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman Sintari Arfita 1,* , Roni Ekha Putera 2 , Aidinil Zetra 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia 1 sintariarfita18@gmail.com 2 roniekhaputera@soc.unand.id 3 aidinilzetra@soc.unand.id * corresponding author PENDAHULUAN Praktek pelayanan publik di Indonesia masih diwarnai dengan pelanggaran moral atau etika dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik oleh aperatur sipil negara (ASN). Sejatinya etika penyelenggaraan pelayanan publik oleh ASN telah tertera dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aperatur sipil negara dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhu (Negara, 2014). Posisi ASN dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu pokok utama dalam menilai tingkat kepuasan bagi masyarakat. Fungsi utama dari ASN adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum, dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Setiap aparat perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Lontoh et al., 2019). Berdasarkan tugas dan fungsinya, secara jelas ASN selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Lingkungan publik yang dimiliki oleh para ASN menuntut mereka untuk memiliki standar etika yang harus dipedomani dalam bekerja. Terkait memahami ASN sebagai administrator publik, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ASN dituntut untuk menjunjung tinggi nilai etika. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan prilaku para ASN dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Pada dasarnya, dengan adanya etika sebagai dasar untuk bertindak, ASN ARTICLE INFO ABSTRACT Article history Received 2021-10-31 Revised 2021-12-22 Accepted 2022-01-13 The ethics of state civil servants (ASN) in providing public services has so far received special attention in order to realize quality public services. This study aims to determine and assess the Behavioral Standards of the State Civil Apparatus in Improving Public Services at the Civil Registry Service Office of Padang Pariaman Regency. The research method used is qualitative with a case study approach. The results of the researchers found that the standard of behavior of the state civil servants (ASN) at the Dukcapil Service of Padang Pariaman Regency went well. This is marked by the existence of several awards obtained by the Civil Registry Service Office of Padang Pariaman. Based on the theory initiated by Kumorotomo (2013), there are three important ideas in administrative ethics. First, ASN order. Every work action carried out by every ASN at the Civil Registry Service Office of Padang Pariaman Service will get results after an assessment, which is given rewards and punishments based on behavioral assessments. Second, the efficiency of ASN performance, the quality of ASN performance at the Civil Registry Service Office of Padang Pariaman is the result of ongoing trainings held by the Civil Registry Service Office of Padang Pariaman. The third awareness of ASN as a Public Administrator, in this case the Civil Registry Service Office, Service has a standard of behavior that is addressed to all ASN and employees/officers and is stated in the Rules of Value and behavioral guidelines at the Dukcapil Service of Padang Pariaman Regency. Keywords Ethic State civil Apperatus Public Service