AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PENERAPAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN Ina Mutmainah*, Bambang Agus Pramuka Magister Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman Ina.mutmaianah313@yahoo.com bpramuka@yahoo.com Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap pengelolaan dana desa. Responden dari penelitian ini adalah tim pengelola dana desa yang berjumlah 80 responden di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Desa yang menjadi lokasi penelitian berjumlah 16 Desa. Data diolah dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaporan dan sitem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung- jawaban, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan dana desa. Abstract The objective of this study was to examine the effect of accountability and government internal control system (SPIP) on village fund management. Respondents from this research was village fund management team which consisted of 80 respondents in Sub-district Kedungwuni Pekalongan Regency with different education and occupation background. The villages that became research sites are 16 villages. The data were processed by multiple regression analysis. The results showed that the planning, reporting and internal government control system (SPIP) did not affect the management of village funds while the implementation and accountability affect the management of village funds. Planning, implementation, reporting, accountability, and government internal control system (SPIP) affect the management of village funds. Keywords : planning, implementation, reporting, accountability, government internal control System, village fund management. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan polemik dan pro- kontra di masyarakat. Undang-undang (UU) desa ini diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Kondisi kemampuan aparatur pemerintah daerah saat ini masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan (Sidik 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana 2013). Kementerian keuangan juga menilai saat ini perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa (Basri 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim (Wigdagdo 2016). Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by JP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman, Journal &...