Nagari Law Review | Volume 3 Number 1 (Oct 2019) | Page 41 – 55 NAGARI LAW REVIEW ISSN (Print) : 2581-2971 | ISSN (Online) : 2597-7245 Available at : http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/ Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Muhammad Alif Gemail*, Anwar Borahima, Nurfaidah Said Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia *Corresponding author’s e-mail : lapulando_is_me@yahoo.com ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords : Peralihan Harta Bersama; Perkawinan yang tidak Dicatatkan How To Cite : Gemail, M.A., Borahima, A., & Said, N. (2019). Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan. Nagari Law Review, 3(1), 41-55. DOI : 10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.41-55.2019 This study aims to analyze the legal consequences arising from legal actions carried out before a notary by a couple whose marriage is not recorded and legal efforts to protect parties when legal actions occur. This research is a normative legal research using a law and case approach. The location of the study was conducted in Makassar City. The results showed that the legal consequences arising from legal actions carried out before a Notary by a couple whose marriage was not recorded is a Notary Certificate, cannot be made by the Notary because they do not have evidence that confirms that a legal marriage has been carried out. In this case what is meant is the Deed Marriage issued by the Civil Registry Office because the marriage is only done according to their religion and beliefs. Legal measures to protect parties when legal actions occur are the establishment of permits to return the name of the land certificate to the District Court where the object of land / building is located. In the application to the District Court, it should also be requested for the Judge's confirmation in the determination that Mona's mother is the only heir based on a marriage that has been carried out in accordance with religious law and her beliefs. ©2019 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas 1. Pendahuluan Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitias yang sangat tinggi. Memiliki berbagai macam agama, suku, dan budaya menjadi tantangan tersendiri. 1 Begitu juga dalam konteks kehidupan berkeluarga. Sebuah keluarga dapat terbentuk dengan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia dan tanpa paksaan dari pihak lain, sehingga perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat pilihan. Pilihan yang didasarkan pada adanya kesepakatan antara kedua pihak sehingga pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban. 2 1 Oheo K. Haris., Syahbudin., and Ahsan Yunus. (2019). “Legal Existence of Local Wisdom for Bajo Fishery Tribe on Indonesian Maritime Border. ” Hasanuddin Law Review, 5 (1), 41-54. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1727 2 Ahmadi Miru. 92013). Hukum Perdata Materil dan Formil. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 274 brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Nagari Law Review