Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016 497 Unmas Denpasar PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA PARIWISATA DI BALI : KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN PEMERINTAH BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM KETENAGAKERJAAN I Wayan Gde Wiryawan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai produk hukum Pemerintah Provinsi Bali sebagai regulator yang secara yuridis memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap upah pekerja pada umumnya dan pekerja pariwisata khusnya ditengah perkembangan industrialisasi pariwisata. Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna hukum regulasi tetapi juga menggali makna etik dari peran pemerintah. Penelitian ini menyoroti regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengupahan pekerja pariwisata di Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum kualitatif yang berupa ketentuan-ketentuan normatif dan kebijakan dalam bidang pengupahan yang berkait dengan pekerja pariwisata. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bali. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan memakai teknik analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi teks dan analisis isi yang disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika. Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia tentang perlindungan pengupahan terhadap pekerja pada umumnya menciptakan hubungan Industrial yang harmonis belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Bali dengan penetapan ketentuan tentang perlindungan upah pekerja pariwisata ditengah derasnya perkembangan industri pariwisata di Bali. Sehingga terjadi kekosongan norma (rechtvacuum) dalam perlindungan pengupahan pekerja pariwisata di Bali. Kata kunci: pekerja pariwisata, perlindungan pengupahan dan pemerintah ABSTRACT This study was conducted to analyze in depth the legal product Bali Provincial Government as a regulator who legally have an obligation to provide protection against wage workers in general and tourism workers amid industrialization development of tourism. This study was designed to wake up with a qualitative approach critical research that the goal is not just to dig the meaning of legal regulations but also explore the ethical significance of the role of government. The study highlights the regulations and policies relating to remuneration tourism workers in Bali. This study is a normative legal research with qualitative legal materials in the form of normative provisions and policies in the area of wages that relates to tourism workers. In this study, the source of primary legal materials collected through the study documents that include legislation, policies of the central government and local governments Bali. Further legal materials were analyzed using qualitative analysis techniques by performing the interpretation of the text and content analysis which is accompanied by thought patterns deconstructive semiotics.