Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN : 2655-9706 Vol 5 No 1 49 ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH Widy Angga Windyantoro, Frans Simangunsong Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Abstrak Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Kata kunci: Analisis putusan, bank tanah, cipta kerja Abstract The existence of a new Job Creation Law does not necessarily create a good legal product and can be accepted by the public, it is an absolute must that it must apply in the legislative system in Indonesia. The existence of the Job Creation Law regarding the procurement of a land bank as referred to in the Constitutional Court's decision NO. 91/PUU-XVIII/2020 has many legal consequences, including the land bank, which is one of the strategic policies where strategic and broad-impact policies must be suspended. The research method used in this research is normative legal research. In this study, several approaches were used, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. As for the results of the study, it is known that the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII of 2020 encourages fundamental and immediate changes to the Job Creation Law. This is, in practice, so that the idealistic goals to be achieved from the presence of the Job Creation Act can be carried out while minimizing the negative consequences caused by avoiding the 'sanctions' from the Constitutional Court in the form of unconstitutional decisions on the Job Creation Law. Keywords: decision analysis, land bank, job creation law Pendahuluan Sebagaimana tertera di dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk mewujudkan bentuk negara hukum dimana ada kekuasaan kehakiman dibutuhkan lembaga yang dapat berguna menegakkan hukum dan keadilan yaitu peradilan. Sebagai wujud dari negara hukum yang dianut Indonesia maka peradilan yang menjamin kekuasaan kehakiman merupakan pedoman penting di dalamnya. Lembaga yang digunakan untuk menengakkan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) di Indonesia antara lain ialah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Penyelenggaraan kekuasaan dan menjaga konstitusi berkaitan dengan tugas yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, sedangkan Komisi Yudisial bertugas mengelola dan menjaga kehormatan sumber daya manusia yang berfungsi menegakkan keadilan yaitu hakim (Simagunsong and Puspitosari 2021). Hukum menjadi suatu batasan bagi negara untuk berkuasa atas rakayatnya agar tidak dapat berlaku sewenang wenang. Walaupun negara menciptakan hukum, namun organ penguasa di dalamnya juga dituntut untuk tunduk dihadapan hukum. Sehingga kekuasaan