IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-‘AQDI Iskandar Syukur Fakultas Dosen Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: issyukur@yahoo.com Abstract: This paper discusses the implementation of democracy in the role of Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi. It is a representative institution (legislative body) of various elements in society and given some authorities to accommodate and carry out people's aspirations; starting from the matter of electing/appointing state leaders until making laws to regulate other matters related to the interests of the state and the people. In setting a case, the Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi institution, firstly, must be based on the provisions of Allah SWT and His Prophet and, secondly, based on deliberation in line with the provisions of Allah SWT or according to the spirits/values of Islam/Shari'ah. Ahlu al-Halli Wa al-qAqdi's membership consists of people who have great strength both in terms of personality and expertise. However, Muslim scholars differ on the number of members of this institution in the context of electing/appointing state leaders. By discussing the existence of Ahlu al-Halli Wa al-qAqdi as a representative institution, and it always prioritizes the process of deliberation in deciding all cases that become under its authority, then the existence and role of Ahlu al-Halli Wa al-qAqdi institution are parts of the democratic process. Key Words: Demokrasi, Peranan, Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi A. Pendahuluan Demokrasi terdiri dari dua kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan atau aturan). Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang menunjukkan bahwa kekuasaan sebenarnya milik rakyat. Oleh sebab itu, pengertian demokrasi, sebagaimana Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, mengatakan, adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” 1 Beberapa ahli politik telah memberikan pandangan mereka tentang pengertian demokrasi. Seperti Joseph Schumpeter mengatakan 1 A.A. Said Gatara, Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi politik (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 190. bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem dimana individu-individu, dengan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dengan cara bersaing, membuat keputusan-keputusan politik. Marjanne Termorshuizen-Artz mengkaitkan demokrasi dengan rule of law yang mengatakan bahwa demokrasi adalah model prosedur yang sah, dengan memiliki kekuasaan tertentu, sebagai legalitas formal. Bagi Giovani Sartori, demokrasi adalah suatu sistem politik yang di dalamnya terdapat kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, yang dipilih dan saling berkompetisi. Kelompok kedua menjamin pengaruh kelompok pertama, dan kepada kedua kelompok tersebut sistem politik disandarkan. Adapun menurut A. Weale, inti makna demokrasi adalah