Jurnal Akuntansi dan Keuangan – Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2020 E-ISSN : 2598-7372 ISSN : 2089-6255 Franco Benony Limba-Shella Gilby Sapulatte-Alfrin Ernest Marthen Usmany-Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior 35 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM THEORY OF PLANNED BEHAVIOR FRANCO BENONY LIMBA 1 Universitas Pattimura Email: franco.limba@feb.unpatti.ac.id SHELLA GILBY SAPULATTE 2 Universitas Pattimura Email: ella_sapulette88@gmail.com ALFRIN ERNEST MARTHEN USMANY 3 Universitas Pattimura Email: apino.ernesto22@gmail.com ABSTRACT Accountability of government officers in managing village funds during the covid-19 pandemic has become a public concern. The aim of this research is to test the factors that influence the intention of the village officers in the Teon Nila Serua (TNS) Distric to be accountable in managing the village’s fund. The samples technique used is the saturated sample, so, all of the population became the sample. The samples used in this study are 118 vilagge officers who have involved in managing at village’s funds during the covid-19 pandemic. The data were collected through the questionnaires and the method used in examining the model and hypothesis was the Partial Least Square (PLS). This research shows that there a positive and significant influence of attitude towards accountability, subjective norms and self efficacy toward the intention to be accountable in managing village’s funds. In addition, SPSS test shows that all of the three determinants are simultaneously have an impact on the intention according to theory of planned behavior. Key Words: Theory of Planned Behavior, Accountability, Public Sector, Village’s Funds, Covid-19 ABSTRAK Akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid-19 menjadi perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat perangkat desa di Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) untuk berlaku akuntabel dalam mengelola dana desa. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sehingga semua populasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 118 petugas desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa pada saat pandemi Covid-19. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan metode yang digunakan dalam pengujian model dan hipotesis adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sikap terhadap akuntabilitas, norma subjektif dan self efficacy terhadap niat untuk berlaku akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, uji SPSS menunjukkan bahwa ketiga determinan tersebut secara simultan berdampak pada niat berperilaku sesuai dengan theory of planned behavior. Kata Kunci: Theory of Planned Behavior, Akuntabilitas, Sektor Publik, Dana Desa, Covid-19 1. PENDAHULUAN Ditetapkannya Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, memaksa perubahan arah kebijakan dan perubahan postur pada anggaran. Disahkannya Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU No.2/2020 agar mengakomodir perubahan besar dalam penggunaan anggaran tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat ancaman Covid-19 berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Aturan ini membuat pengelola atau pengguna anggaran dapat menyesuaikan belanja untuk mempercepat penangangan Covid-19 dimasyarakat. Perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD tetapi juga pada APBDes. Perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah-pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan pada postur APBDes. Selain UU No. 2/2020 tersebut, penggunaan APBDes juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 04/PMK.07/2020 untuk menggantikan PMK No. 205/PMK.07/2019 yang sebelumnya sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. Anggaran difokuskan pada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat urgent untuk mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19, sehingga merubah struktur belanja yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam pelaksanaanya terdapat banyak temuan yang mengarah pada ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan tersebut. Banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa pembagian bantuan tersebut tidak adil dan tidak merata. Adanya perubahan pada postur anggaran