Pembatalan Sertifkat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi Ni Made Silvia Gayatri*, I Putu Gede Seputra dan Luh Putu Suryani Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia *silviagayatri@gmail.com Abstract—Land registration is held to guarantee legal certainty, the completion of land registration is the issuance of a Certificate. The strongest proof of Land Rights is the Certificate, but currently there are many certificates that are not in accordance with the procedure resulting in the issuance of certificates with legal defects or administrative defects, therefore, the authors conducted a study entitled Cancellation of Land Ownership Certificate Due to Administrative Disabilities. By using the formulations of the problem: 1) how is the basis for cancellation of certificate of land rights that are administratively flawed; 2) What are the legal consequences certificates of ownership rights on land with administrative defects. The research method used is a normative research method. In Minister of Agrarian Regulation No. 3 of 1999, article 1 point 12 explains that the basis for cancellation of a certificate can be canceled because the decree contains an administrative legal flaw. Defects Administrative law can be interpreted by a policy or procedure that is not in accordance with applicable law. If there is an administrative defect in the issuance of the certificate, the certificate can be submitted for cancellation. Cancellation of certificate can be through BPN and TUN. The canceled certificate can be renewed or re-registered. Keywords: Cancellaton; Certfcate; Administratve Disability. Abstrak—Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan demi terjaminnya kepastian hukum, selesainya pendaftaran tanah ditandai dikeluarkannya Sertifikat. Tanda bukti Hak Atas Tanah terkuat adalah Sertifikat, namun saat ini banyak terdapat penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan terbitnya sertifikat yang cacat hukum atau cacat administrasi, sebab itu penulis mengadakan penelitian berjudul Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Dengan menggunakan rumusan masalah: 1) Bagaimana dasar pembatalan Sertifikat hak atas tanah yang cacat administrasi; 2) Bagaimana akibat hukum Sertifikat hak milik atas tanah yang cacat administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999, pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa dasar pembatalan sertifikat bisa dibatalkan karena Keputusan tersebut mengandung Cacat Hukum Administrasi. Cacat hukum administrasi sama dengan suatu kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku, manakala adanya cacat administrasi pada penerbitan sertifikat maka sertifikat terkait dapat diajukan pembatalan. Pembatalan sertifikat bisa melalui BPN dan TUN. Sertifikat yang dibatalkan tersebut bisa dilakukan pembaharuan sertifikat atau pendaftaran kembali. Kata Kunci: Pembatalan; Sertfkat; Cacat Administrasi. How To Cite: Gayatri, N. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Pembatalan Sertfkat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi. Jurnal Analogi Hukum. 3(1). 79-83. Doi: htps://doi.org/10.22225/ah.3.1.2924.79-83 Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021. CC-BY-SA 4.0 License 79 Jurnal Analogi Hukum Journal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum Jurnal Analogi Hukum, 3 (1) (2021), 79–83 1. Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum, maka setiap manusia harus selalu taat pada hukum. Dalam KUH Perdata diberikan kedudukan yang penting untuk tanah dan benda pada tanah. Seperti yang kita ketahui tanah mempunyai sifat mengkhusus untuk Negara. Pada rumusan diatas, terlihat dalam prinsipnya bahwa tanah harus ada kepemilikannya ( Widjaja, 2014). Hak turun temurun, paling kuat serta penuh atas tanah melalui mengingat fungsi sosial, serta bisa beralih maupun dialihkannya pada pihak lain ialah pengertian dari hak milik (Chomzah, 2002). Dalam peralihannya memerlukan bukti hak milik atas tanah, jika tidak mempunyai bukti tersebut perlu dilakukannya pendaftaran