Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019) Vol. 6. No. 1. April 2020 p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862 Jurnal Ilmiah Mandala Education 149 Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia Fikrotul Jadidah Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Fikrotul.jadidah17@gmail.com Abstrak. Perubahan konstitusi merupakan salah satu cara terpenting yang dilakukan oleh beberapa rezim transisi untuk mendirikan pemerintahan yang demokratis. Indonesia menghadai momen kritis dalam mengelola transisi politik setelah rezim otoriter Orde baru selama 32 (tiga puluh dua) tahun menuju reformasi yang demokratis. Dalam penelitian jurnal ini perumusan yang dibahas adalah : bagaimana kedudukan konstitusi yang lama terhadap konstruksi hukum rezim yang baru pada masa transisi politik reformasi di Indonesia dan dampak dari perubahan konstitusi dalam transisi orde baru menuju reformasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami posisi ideal kedudukan konstitusi yang lama terhadap konstruksi hukum rezim yang baru dalam transisi politik menuju demokrasi dan dampak perubahan konstitusi pada transisi orde baru menuju reformasi di Indonesia pada masa kini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada masa transisi orde baru menuju reformasi, tidak terjadi perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya memuat Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa Indonesia, norma fundamental (grundnorm) bagi Indonesia. Jadi pada masa transisi otoriter menuju demokrasi di Indonesia, tidak diperlukan konstitusi yang benar-benar baru mengingat norma tertinggi yang masih berlaku sehingga yang diperlukan hanya merevitalisasikan konstitusi yang lama untuk keluar dari jerat pola represif menuju pola baru, yakni responsif. Arah politik hukum di Indonesia pasca reformasi adalah keinginan untuk membentuk sistem hukum yang responsif, hal ini secara tersirat dapat dilihat dalam beberapa perubahan pada konstitusi. Kata Kunci : Konstitusi, Reformasi, Indonesia Abstract. Constitutional reform are one of the most important ways undertaken by several transitional regimes to establish democratic governance. Indonesia faces a critical moment in managing the political transition after the authoritarian regime of the New Order for 32 (thirty two) years towards democratic reform. In this research journal, the formulation discussed is: how the position of the old constitution towards the legal construction of the new regime during the political transition to reform in Indonesia and the impact of constitutional changes in the transition of the new order towards reform in Indonesia. This study aims to find out, analyze and understand the ideal position of the old constitutional position on the construction of the new regime's law in the political transition to democracy and the impact of constitutional change on the transition of the new order to reform in Indonesia at the present time. The results showed that during the transition of the new order to reform, there was no change in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which contained Pancasila. Pancasila is the basic philosophy of the Indonesian nation, the fundamental norm (grundnorm) for Indonesia. So during the authoritarian transition to democracy in Indonesia, there is no need for a completely new constitution given the highest norms that still apply so that what is needed is only revitalizing the old constitution to get out of the trap of repressive patterns towards new patterns, namely responsiveness. The direction of political politics in Indonesia after the reformation is the desire to establish a responsive legal system, this can be implicitly seen in several changes to the constitution. Keywords: Constitution, Reform, Indonesia