CONVERGENCE : THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT Vol.3, No.1, Hal.1-11, Juli 2021. e-ISSN 2721-625X ISSN 2721-6330 1 TRANSAKSI NON TUNAI SEBAGAI DETERMINAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU Tia Weldison 1) , Dahlan Tampubolon 2) , Ritayani Iyan 3) 1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Indonesia tiaweldison28@gmail.com 2 Pusat Studi Sosial Ekonomi LPPM, Universitas Riau, Indonesia dahlan.tampubolon@lecturer.unri.ac.id ABSTRACT This study analyzes the influence of non-cash transactions, regional own revenue, and the ratio of fiscal decentralization on the efficiency of regional expenditure. The research was conducted in Riau Province using secondary data such as regional expenditure, non-cash transactions, and regional own revenues of Riau Province in 2010-2019. Multiple regression analysis is used to examine the influence of non-cash transactions, fiscal decentralization ratios, and local revenue on the efficiency of regional spending. The study results show that non-cash transactions and regional own revenue have a significant and negative effect on the efficiency of regional expenditure in Riau Province. Fiscal decentralization has had a significant and positive influence on the efficiency of regional expenditure in Riau Province in 2010-2019. The non-cash transaction variable is the variable that most influences the efficiency of regional expenditure. Keywords : Non-Cash Transaction 1 , Fiscal Decentralization 2 , Efficiency 3 , Expenditure 4 PENDAHULUAN Desentralisasi berdampak bagi daerah untuk transparan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja pengelolan keungan bertujuan mengetahui tingkat pengelolaan keuangan dan kemampuan daerah dalam memberdayakan asset (Jumingan, 2011). Telaah alokasi belanja akan mendorong naiknya keyakinan masyarakat kepada pemerintah daerah melalui review belanja daerah. Daya ungkit ekonomi daerah akan muncul jika belanja modal lebih dibesarkan karena penting bagi pembangunan daerah (Kuncoro, 2012). Analisis terhadap entitias belanja daerah merupakan hal yang cukup penting untuk dilaksanakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam memanfaatkan APBD agar efektif, efisien dan ekonomis. Mahmudi (2015) berpendapat tealaah belanja daerah digunakan untuk memberikan gambaran terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi anggaran, dan melakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya.