Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.7 No.2 Desember 2020 1 POSISI HUMAS PEMERINTAH DALAM KRISIS KOMUNIKASI AKIBAT PERUSAKAN KWBT MANDEH Oleh : EMERALDY CHATRA, DIEGO, ILHAM HAVIFI Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas ABSTRACT The issue of damage to the Mandeh tourist area, Pesisir Selatan Regency has gone viral in various print and online media since April 2017. The damage was reported in connection with a project that involved elements of investors, provincial officials and politicians. As a result of the crisis there was a conflict between the regent and the deputy regent. This research questions how the position of PR / Public Relations of the Government in the conflict between the pair of regional heads, environmental communication crisis, tourism and internal communication of the South Pesisir Regency Government. The data were obtained through focus group discussions (FGD), in-depth interviews and field observations. The study found that government public relations did not take any action to overcome the crisis because they were collided by the main duties and functions of the Regent. Public relations also does not face a dilemma because it takes sides with one of the actors in conflict. Keywords: crisis, communication, media, dominant coalition LATAR BELAKANG Latar belakang penelitian adalah kerusakan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Isu kerusakan yang disengaja tersebut telah menjadi viral di berbagai media online maupun media cetak sejak April 2017. Perusakan diberitakan terkait dengan proyek pribadi yang melibatkan unsur pemodal, pejabat provinsi dan politisi. KWBT Mandeh terletak di pesisir Barat Pulau Sumatra, di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Mandeh jadi sangat terkenal sejak 2015 yang lalu, dianggap sebagai kawasan Raja Ampat-nya Sumatera Barat karena keelokan alamnya. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, pada bulan April 2017 muncul isu perusakan lingkungan secara sengaja oleh individu-individu yang menginvestasikan dana di KWBT Mandeh untuk membangun hotel dan dermaga pribadi. Lokasi pembangunan tersebut terletak di Kenagarian Sungai Nyalo Mudiek Aia, Tarusan, dengan total luas kerusakan 3 hektar. Untuk pembangunan dermaga hutan bakau yang ada di kawasan dibabat seluas lebih kurang 1,2 Ha, sehingga dikuatirkan dapat menimbulkan akibat negatif kepada biota laut seperti terumbu karang, ikan- ikan. Akibat perusakan tersebut diberitakan bahwa Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni sangat marah ketika berkunjung ke kawasan wisata Mandeh. Sebuah LSM yang berkedudukan di Painan mengancam akan melaporkan pengrusakan kawasan kepada Mabes Polri, sebab pelaku pengrusakan mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (Sikumbang, 2017). Kasus ini sangat menarik karena memicu ketegangan di antara pejabat- brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Universitas Dehasen Bengkulu: Jurnal UNIVED