57 | Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 2, September 2021: 57-81 ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2019 Syifa Hanida syifahanida99@gmail.com Wawan Ichwanudin ichwan0308@untirta.ac.id Abstract This study aims to analyze the influence of PDRB, DAU, DAK, DBH on Capital Expenditure and The Implication For Regional Financial Performance Through PAD as Intervening Variable. The population in this study is all the district/city of Banten Province which consists of 8 distric/city for 10 years from 2010 – 2019. Furthemore, the instrument used sensus. Additionally, the data were secondary which taken from Budget Realization Report Of Local Budget (BPS website and www.djpk.depkeu.go.id). The data analysis technique used stepwise regression with backward approach for antacedent regression model and intervening regression for intervening regression model. Based on the results of this study concluded that (1) PDRB has positive and significant effect on Capital Expenditure, (2) DAU has positive and significant effect on Capital Expenditure, (3) DAK has positive and significant effect on Capital Expenditure, (4) DBH has positive and significant effect on Capital Expenditure, (5) Capital Expenditure has positive and significant effect on PAD, (6) PAD has negative and no significant effect on Regional Financial Performance, (7) Capital Expenditure has positive and significant effect on Regional Financial Performance, (8) PAD doesn’t succeed in mediating the effect of Capital Expenditure on Regional Financial Performance. Keyword : PDRB, DAU, DAK, DBH, Capital Expenditure, Regional Financial Performance, PAD PENDAHULUAN Otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 berdampak pada hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang mana sebagian besar fungsi pemerintahan mengenai pelayanan dasar diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-pelayanan dasar wajib tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kekuasaan yang luas kepada daerah otonom yaitu ditekankan pada kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah yang dibutuhkan berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Jurnal Elektronik Universitas Cenderawasih