29 How to cite: Firman, S., Sukri., Qomariyah, P. (2022). Pengaruh Nilai Budaya dalam Politik Lokal di Kabupaten Bone. Politics and Humanism. 1(1); 29 - 38 Volume 1 Issue 1, 2022 Pengaruh Nilai Budaya dalam Politik Lokal di Kabupaten Bone Suhartono Firman 1 *, Sukri 2 , Puji Qomariyah 3 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Indonesia 2 Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia 3 Sosiologi, FISIP, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Indonesia Email korespondensi: suhartono.sf@gmail.com Abstract: This paper aims to describe how sociological factors can influence people's political behavior in an election, especially the election of regional heads. Pilkada is a space provided by a democratic system for wider public participation in political life. Democracy guarantees the same rights that are given to every community to participate in contesting the elections. However, so far the phenomenon that has occurred in Bone Regency shows that the tendency of candidates who will be promoted and elected in the pilkada are those who come from the nobility, there is a belief as wija mapparenta is instilled in a sustainable manner to the next generation. The cultivation of faith as wija mapparenta is also accompanied by the cultivation of the akkarungeng value where the nobles in Bone have akkarungeng values, namely getteng, lempu, ada tongeng, sipakatau and temmappasilaingeng. On the other hand, the Bone community still maintains local values that exist in their area so that it raises the attitude of people who have the belief that akkarungeng values are important things that must be owned by leaders in their area. This then affects their political behavior which is shown by the direction of support for candidates in the regional elections in Bone Regency. Keywords: Akkarungeng, Region Election, Bone, Political Behavior, Nobility Pendahuluan Demokrasi secara harfiah dapat dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat sebagai suatu kesatuan. Tetapi kemudian dalam konteks yang lebih luas Demokrasi tidak saja didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah yang bertindak sesuai dengan kehendak rakyat (lihat Schmitter and Karl, 1991). Dengan demikian pemerintahan demokratik yang ideal diasumsikan sebagai pemerintahan yang akan bekerja berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Praktik semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi dan cenderung akan sangat sulit untuk diwujudkan, akan tetapi demokrasi ideal yang sempurna tetap menjadi tolak ukur sebagai sumber inspirasi rezim demokrasi. Mekanisme yang ada di dalam sistem demokrasi kemudian menjadikan demokrasi saat ini dipandang sebagai salah satu sistem yang paling baik. Oleh karena itu kemudian sistem demokrasi dianut oleh hampir semua negara di dunia dengan tata cara pelaksanaannya yang berbeda (Sukri, 2018). Salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum. Pentingnya pemilu bagi negara dengan sistem demokrasi diasumsikan Joseph Schumpeter dengan menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan jantung demokrasi karena pemilihan umum menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat menentukan pemimpinnya. Pemilihan Umum merupakan salah satu keputusan kelembagaan paling penting bagi demokrasi di mana pun. Secara teoritis terdapat banyak pilihan atas berbagai sistem pemilihan umum yang dapat diimplementasikan dalam suatu negara. Pilihan atas sistem pemilihan tertentu akan memiliki pengaruh yang mendalam untuk masa depan kehidupan politik di negara yang bersangkutan.