1 Commed : Jurnal Komunikasi dan Media ISSN. 2527-8673 Vol. 2 No.1 Agustus 2017 AGENDA SETTING HARIAN TRIBUN BATAM DALAM PEMBERITAAN IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Ageng Rara Cindoswari 1) , Sholihul Abidin 2) , Hendri Herman 3) 1) Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam, 2) Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam 3) Dosen Prodi Manajemen, Universitas Putera Batam Email:cindoswari@gmail.com ABSTRACT The agenda of setting media is the media directing the public what is the main issue and perceived by the public as the main issue. The agenda setting concept recognizes three agendas, namely the media agenda, the public agenda, and the policy agenda. Type This research is descriptive research with quantitative approach and survey method. Location and object of research is selected purposively (deliberately) where the City of Batam is a city given the privilege of the status of the region that is Special Economic Zone (KEK). The sample was 399 people determined by cluster random sampling. The research was conducted by spreading the questionnaire and analyzed by Rank Spearman correlation. The result of this research shows that 63,4% of SEZ implementation report in Batam Tribun Daily has high media agenda, 74,2% contains high enough public agenda. Keywords: Agenda Setting, Daily Tribune Batam, KEK Implementation. 1.PENDAHULUAN Perubahan kebijakan pembangunan ekonomi mengenai penetapan kawasan batam mengalami dilematis ketika batam yang memiliki “brand” sebagai kawasan Free Trade Zone namun saat ini telah berganti menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Beberapa implikasi dari penetapan kebijakan ekonomi terdapat pada perubahan tata ruang dan infrastruktur; insentif dan pembiayaan; kelembagaan dan hukum pada praktek kepabean, pajak, ijin, imigrasi dan ketenaga kerjaan dalam mengelola arus perdagangan dan peredaran barang di Kota Batam. Kompleksnya konsekuensi yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat secara luas, dimana masyarakat perlu mendapatkan kejelasan dan kepastian informasi mengenai segala bentuk perubahan berserta dengan konseskuensi dan penerapaannya di lapangan. Pada konteks persoalan mengenai kejelasan dan kepastian terkait informasi Kawasan Ekonomi Khusus inilah media massa dapat mengambil peran sebagai perantara yang menjembatani pemerintah dan masyarakat dalam aspek pertukaran informasi, merangsang partisipasi aktif masyarakat baik dalam implementasi maupun pengawasan kebijakan KEK. Menurut Mc Quail (2009) peran media massa diantaranya adalah (1) jendela informasi, (2) cermin peristiwa masyarakat dan dunia, (3) filter / gatekeeper, (4) guidedan interpreter, (5) forum dan umpan balik, (6) interlocutor (partner komunikasi). Hadirnya